1.611 Pengungsi Eks Gafatar Dipulangkan, Masyarakat Diimbau Menerima

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan memulangkan 1.611 orang pengungsi eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi tertutup antara Kemenko PMK dan Polri, Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di kantor Kemenko PMK, Jumat (22/1/2015).

Kemenko PMK masih mendata jumlah pengungsi yang diperkirakan akan bertambah, mengidentifikasi motivasi mereka bergabung dengan Gafatar, dan memastikan mereka mendapatkan akses atas kebutuhan dasar.

"Kami memastikan mereka mendapat akses atas kebutuhan dasar selama di penampungan. Kemudian, sedang dipersiapkan koordinasi dengan pemerintah daerah, di mana mereka akan dipulangkan," ujar Sekretaris Menteri Koordinator PMK Agus Hartono, Kamis (22/1/2016) di Jakarta.

Setelah pengungsi sampai di Pulau Jawa, Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan Polri untuk membantu mereka berbaur kembali dengan masyarakat.

"Kami akan memastikan masyarakat mendapat akses dasar, seperti kesehatan dan pendidikan di daerah asal. Banyak dari pengungsi adalah anak-anak, jadi kita juga harus memperhatikan itu," ujar Agus.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar membantu bekas anggota Gafatar supaya diterima kembali di daerah asalnya masing-masing.

"Mereka juga adalah warga negara yang sebenarnya menjadi korban dari organisasi terlarang dengan pemikiran yang keliru," kata dia.

Pengungsi dari Mempawah akan dipulangkan secara bertahap. Sebagian besar di antaranya berasal dari Jawa.

Data Kemenko PMK menyebutkan, jumlah pengungsi dari Jawa Timur sebanyak 712 orang, Jawa Tengah 145 orang, Yogyakarta 276 orang, Jawa Barat 247 orang, Jakarta 90 orang, dan Banten 4 orang.

Selain itu, terdapat 13 orang eks anggota Gafatar dari Medan, dari Riau 99 orang, Aceh 2 orang, Sumatera Barat 4 orang, Lampung 4 orang, Sulawesi Selatan 2 orang, Kepri 8 orang, Kalimantan Tengah 3 orang, dan Kalimantan Barat 4 orang.