Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi Pertanyakan SK Rotasi yang Hanya Ditandatangani Novanto

Kompas.com - 21/01/2016, 19:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya mempertanyakan surat keputusan terkait rotasi Fraksi Golkar di DPR yang hanya ditandatangani oleh Setya Novanto sebagai ketua fraksi.

Padahal, lazimnya, SK yang keluar dari fraksi ditandatangani oleh ketua dan sekretaris fraksi.

"Kabarnya surat itu hanya ditandatangani ketua fraksi, tidak sekretaris. Saya belum lihat, tapi kata teman-teman hanya satu orang yang tanda tangan," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Dalam SK bernomor SJ00708/FPG/DPRRI/I/2016 tersebut, Tantowi dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR.

Tantowi kini menjadi anggota Komisi I dan posisinya digantikan oleh Meutya Viada Hafid. Selain Tantowi, ada belasan anggota lain yang dirotasi.

Dalam salinan SK yang diterima Kompas.com, memang hanya Setya Novanto yang membubuhkan tanda tangannya.

"Artinya, dari segi administrasi kurang sempurna," ucap Ketua DPP Golkar hasil Munas Bali ini.

Selain itu, Tantowi juga mempertanyakan sikap Novanto yang tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota yang akan dirotasi.

Tantowi menyadari rotasi di DPR sepenuhnya merupakan hak fraksi dan partai. Namun, akan lebih baik jika rotasi tak dilakukan secara tiba-tiba.

"Kalau tidak komunikasi dulu dengan yang akan digeser atau diganti, dipastikan akan terjadi kegelisahan," ucap Tantowi yang juga Wakil Ketua Komisi I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Nasional
Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Nasional
Tanggal 4 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Kepala Daerah, Ketua DPP PDI-P: Kita Harus Taati

KPU Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Kepala Daerah, Ketua DPP PDI-P: Kita Harus Taati

Nasional
Hari Bhayangkara Ke-78, 'Polri Menjauh dari Visi Reformasi 1998'

Hari Bhayangkara Ke-78, "Polri Menjauh dari Visi Reformasi 1998"

Nasional
Kontras Minta Pembahasan Revisi UU Polri Dihentikan

Kontras Minta Pembahasan Revisi UU Polri Dihentikan

Nasional
Cak Imin Usul Penerbangan Haji Tak Dimonopoli

Cak Imin Usul Penerbangan Haji Tak Dimonopoli

Nasional
HUT Bhayangkara, Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya kepada 3 Polisi

HUT Bhayangkara, Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya kepada 3 Polisi

Nasional
Kontras Catat 645 Kekerasan Libatkan Polisi dalam Setahun

Kontras Catat 645 Kekerasan Libatkan Polisi dalam Setahun

Nasional
Tanggal 3 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Hari Bhayangkara Ke-78, Iriana Jokowi Berikan Potongan Tumpeng ke Peraih Hoegeng Awards 2023

Hari Bhayangkara Ke-78, Iriana Jokowi Berikan Potongan Tumpeng ke Peraih Hoegeng Awards 2023

Nasional
Hari Bhayangkara, Panglima TNI Harap Polri Terus Jadi Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Hari Bhayangkara, Panglima TNI Harap Polri Terus Jadi Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Jokowi Usul ASN yang Pindah ke IKN Dapat Insentif Percepatan Naik Pangkat

Jokowi Usul ASN yang Pindah ke IKN Dapat Insentif Percepatan Naik Pangkat

Nasional
Kapolri Minta Maaf bila Polisi Masih Banyak Kekurangan

Kapolri Minta Maaf bila Polisi Masih Banyak Kekurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com