Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Pembentukan KEIN Tidak Bermuatan Politik

Kompas.com - 20/01/2016, 14:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP membantah jika Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) disebut dibentuk oleh Presiden Joko Widodo karena alasan politik.

Menurut Johan, lembaga itu dibentuk untuk menunjang keperluan Presiden yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

"Saya kira penunjukkannya profesional, tidak ada kaitannya dengan politik," kata Johan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Johan menuturkan, penunjukkan pimpinan dan anggota KEIN dilakukan oleh Presiden Jokowi. (baca: Jokowi Pilih Soetrisno Bachir Pimpin KEIN, Ini Daftar Pengurusnya)

Ketua KEIN dijabat oleh politisi PAN Soetrisno Bachir, Wakil Ketua KEIN dijabat politisi PDI-P Arif Budimanta. Anggota KEIN diketahui sebagai relawan Jokowi saat pilpres 2014, salah satunya adalah Hendri Saparini.

"Peran KEIN ini sangat strategis, melakukan kajian (ekonomi), dan soal bagaimana proses industrialisasi itu harus bisa mengerem angka kemiskinan," kata Johan.

Pelantikan pengurus KEIN dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi, Rabu pagi. Pelantikan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan sejumlah lembaga negara, dan menteri Kabinet Kerja.

Seusai pelantikan, Soetrisno menyatakan bahwa penunjukkannya sebagai Ketua KEIN tidak berkaitan dengan dukungan PAN kepada pemerintah. (baca: Jabat Ketua KEIN, Soetrisno Bachir Merasa Tak Wakili PAN)

Ia juga berjanji akan mundur dari posisi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional untuk menunjukkan komitmennya memimpin KEIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com