GBHN dan Amandemen UUD

Orang boleh berkata "itu dulu" atau "waktu berjalan, zaman berubah, dan nilai berkembang" dan lainnya. Mungkin karena itu pula kini ada yang mengembangkan pikiran bahwa problema yang timbul dari ketiadaan GBHN bisa dipecahkan dengan "pemahaman baru". Baru, karena GBHN tak diletakkan dalam konteks hubungan antara Tujuan Negara dan perangkat penuntun upaya pencapaian tujuan tadi. Yang bagaimana? Dikembangkan semacam tesis, jika memang telah ada kesepakatan bahwa perubahan hanya boleh berlangsung pada Batang Tubuh, dan bukan pada Pembukaan UUD, maka Tujuan Negara harus diterima dan dipegang sebagai sesuatu yang tetap sifatnya. Semua, termasuk presiden, mesti menjadikan Tujuan Negara sebagai "ultimate goal", sebagai visi kepemimpinannya.

Dalam pilpres, calon presiden karena itu cukup menjabarkan sesuai pandangannya dalam program, prioritas, dan sasaran untuk ditawarkan. Pemahaman serupa itu agaknya didasarkan pula pada postulat bahwa hal itu sesuai dengan zaman, lebih demokratis, dan seiring dengan konsekuensi sebuah pemilihan yang bersifat langsung.

Pemahaman baru ini belum tentu keliru meski juga belum tentu tepat dan mudah terwujud. Salah satu persoalannya, yang namanya Tujuan Negara itu sendiri juga sering diberi interpretasi dan warna berbeda. Pengalaman kita juga masih segar. Untuk soal adil dan makmur saja ada yang berpikir adil dan makmur yang berwarna merah, ada yang hijau, ada yang putih. Tentang bentuk negara pun kemarin juga ada yang meluncurkan pikiran bahwa federasi, dan tak perlu republik, adalah opsi yang lebih baik.

Jika hal-hal sekitar Tujuan Negara dan lain-lain yang dikandung dalam Pembukaan UUD ternyata memang masih membuka peluang adanya persoalan interpretasi, satu hal mesti dicermati. Sampai dengan terwujudnya interpretasi dan pemahaman yang sama dan baku tentang isi, tentang wujud, dan tentang spektrum segala cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD, pemaksaan tesis seperti di atas menjadi terkesan terlalu menyederhanakan soal, ketika atas dasar itu disebarkan pemahaman bahwa: (1) sebenarnya tidak perlu ada GBHN; (2) semua, termasuk dan terutama presiden, cukup berpegang pada Tujuan Negara sebagai visi; (3) biarkan atas dasar itu presiden bergerak dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lima tahun masa jabatannya/pembangunan jangka menengah.

Konten lain dalam alur pikir pemahaman di atas adalah mewadahi janji presiden terpilih tentang arah pembangunan, prioritas, dan penahapannya (baik jangka panjang maupun menengah) dalam UU. Beriringan dengan logika itu, beberapa pandangan dituangkan juga menyebut, fungsi tuntunan yang diperankan GBHN dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dalam UU, seperti halnya UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 dan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2007, atau kombinasi/peleburan dua UU tersebut. Pandangan ini mungkin juga tak keliru. Namun kata kuncinya tetap sama: dapat berjalan apabila tak ada perbedaan dalam pemahaman atau interpretasi tentang Tujuan Negara berikut segala cita yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD. Kalau perbedaan itu ada, tak syak lagi akan berbeda pula jabaran dalam UU-nya. Pertanyaan tersisa: bagaimana mewujudkan dan menjamin agar tidak ada pemahaman atau tafsir yang berbeda tersebut?