Demokrat Ajak Masyarakat Tak Perkeruh Situasi dengan Sebarkan "Hoax"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta masyarakat tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi palsu atau hoax terkait peristiwa teror di simpang Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).

Hal tersebut dianggap malah memperburuk situasi, ketimbang memberikan informasi.

"Partai Demokrat mengajak masyarakat luas untuk tidak menambah masalah yang ada, misalnya dengan menyebarluaskan berita-berita palsu," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2015).

Imbauan tersebut menyusul adanya sejumlah liputan di media massa yang menyebarkan berita hoax tentang peristiwa tersebut.

Hinca menyampaikan, penyebaran berita hoax tersebut malah akan menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang tidak perlu.

"Masyarakat justru harus makin bersatu dan tidak terpancing oleh tindakan adu domba," ujar Hinca.

Adanya sejumlah liputan yang ditayangkan televisi dan radio terkait aksi teror bom Sarinah dianggap melanggar pedoman penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun menjatuhkan sanksi tertulis pada sejumlah stasiun televisi dan satu lembaga penyiaran karena tayangan peliputan teror bom di simpang Sarinah.

KPI memberi sanksi tertulis pada tujuh stasiun televisi dan satu lembaga penyiaran radio atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012 dalam peliputan ledakan yang terjadi di Sarinah.

(Baca: Lagi, KPI Beri Sanksi 4 Stasiun TV akibat Berita "Hoax" dan Visual Tidak Layak)

KPI menilai penayangan pada sejumlah stasiun televisi dan sebuah radio tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik, serta mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang menyaksikan program tersebut.

(Baca: Tayangkan Berita "Hoax" dan Visual Tak Layak, 3 Stasiun TV Diberi Sanksi KPI)