Rakernas PDI-P Simpulkan BUMN Diperlakukan seperti Korporasi Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional I PDI-P menaruh perhatian besar terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rakernas mengambil keputusan bahwa saat ini BUMN tidak lagi menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Dalam kenyataannya saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan bisnis semata," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, membacakan putusan dalam penutupan Rakernas I 2015 PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (1/12/2016).

"Atau yang saat ini dikelola dengan konsep business to business,"  ucapnya.

Padahal, lanjut Hasto, konstitusi mengamanatkan BUMN sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional.

Oleh karena itu BUMN harusnya memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Atas dasar itu, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN dengan mengembalikan BUMN sebagai ekonomi sektor negara dan sebagai alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat," ucap Hasto.

Kritik Megawati

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat membuka Rakernas, Minggu (10/1/2016), juga berpidato mengenai tatakelola BUMN ini. (Baca: Megawati Kritik Cara Pengelolaan BUMN)

Megawati mengatakan, BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, BUMN haruslah dikelola secara cermat agar memberikan dampak signifikan.

"Berbeda dengan yang terjadi saat ini. BUMN hanya diperlakukan seperti ‘korporasi swasta’ yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business," kata Megawati.

Megawati pun memberikan dukungan kepada perwakilan parpol di DPR yang kini sedang berjuang di Pansus Angket Pelindo II.

Ketua Pansus Pelindo II yang juga Politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka Megawati turut menyinggung permasalahan BUMN.

Menurut dia, pidato itu menegaskan bahwa Megawati dan PDI-P mendukung sepenuhnya langkah Pansus Pelindo II melakukan pembenahan di lingkup BUMN, termasuk rekomendasi Pansus untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

(Baca: Rieke Senang Megawati Kritik BUMN di Bawah Rini Soemarno)

Rekomendasi Pansus untuk mencopot Rini saat ini sudah dikirim ke Istana. Namun, belum ada respon dari Presiden Joko Widodo.