Megawati Kritik Cara Pengelolaan BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Jadi, kata Megawati, BUMN haruslah dikelola secara cermat agar memberikan dampak yang signifikan.

Hal itu diungkapkan Megawati saat membuka Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran, Minggu (10/1/2016).

Menurut dia, di dalam Pasal 33 UUD 1945 telah dijelaskan bagaimana pola pembangunan nasional semesta berencana yang harus dilakukan pemerintah.

“Pola yang mengarahkan agar segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan dapat menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan yang dirancang di dalamnya, telah sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia, yaitu gotong-royong dan azas kekeluargaan,” kata Megawati.

Jika merujuk pada landasan tersebut, ia menambahkan, semestinya pembangunan ekonomi Indonesia bersandar pada ekonomi sektor Negara.

Setiap cabang-cabang vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menyangkut kepentingan umum harus dikelola sesuai amanah konstitusi.

Dalam hal ini, undang-undang telah memberikan amanah kepada BUMN selaku soko guru perekonomian nasional.

“Karena itulah mengapa BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tambah Megawati.

"Berbeda dengan yang terjadi saat ini. BUMN hanya diperlakukan seperti ‘korporasi swasta’ yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business,” dia menegaskan.

Megawati pun memberikan dukungan kepada perwakilan parpol di DPR yang kini sedang berjuang di Pansus Angket Pelindo II.

Menurut dia, keberadaan pansus itu diyakini dapat mengembalikan tata kelola BUMN yang lebih baik dan sesuai amanah konstitusi.

“Saya yakin jika BUMN dikelola dengan baik, akan memberikan konstribusi optimal kepada pembangunan negara. Selain itu, BUMN harus dikembalikan menjadi alat Negara untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui fungsi redistributif, membuka akses permodalan, dan meningkatkat produktifitas rakyat,” kata Mega.