Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahyudin: Tak Ada Alasan Golkar Jadi Oposisi

Kompas.com - 08/01/2016, 13:34 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mendukung rencana Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang ingin mendukung pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, Golkar sudah seharusnya mendukung pemerintah.

"Kalau pemerintah kinerja bagus, tidak ada alasan tidak dukung pemerintah," kata Mahyudin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/1/2016). 

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, selama ini partainya selalu mendukung pemerintah. Sehingga, dia pun berharap Golkar kembali ke jalur yang sama yakni mendukung pemerintah.

"Saya kira pemerintah cukup bagus, tidak ada alasan Golkar oposisi," ucapnya.

"Golkar mestinya jangan didikte partai lain. Golkar miliki pemilih lebih 14 juta, harusnya dahulukan kepentingan rakyat," lanjut Mahyudin.

(Baca: Habibie Tidak Mau Golkar Dipimpin Sosok yang Hanya Andalkan Uang)

Terkait perselisihan kepengurusan yang sedang dialami Golkar, Mahyudin berharap semuanya dapat segera terselesaikan.

Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal membuka opsi untuk bergabung menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Opsi ini muncul pada konsolidasi nasional Partai Golkar, Senin (4/1/2016), di Bali.

Dewan Pimpinan Daerah tingkat I sepakat merekomendasikan agar Golkar menjadi partai pendukung pemerintah dalam konsolidasi nasional di Bali. Namun, rekomendasi itu masih akan dibahas kembali dalam rapat pimpinan nasional yang akan segera digelar.

(Baca: Agung Laksono Ingatkan Pemerintah agar Hati-hati Sikapi Dukungan Kubu Aburizal)

"Dibahas dalam rapimnas apakah kita tetap di luar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan, tetapi bukan di KIH ya," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali, Nurdin Halid.

Nurdin membantah bahwa rencana mendukung pemerintah ini sebagai upaya lobi untuk mendapatkan pengesahan Menkumham.

Kompas TV Siapa Pemimpin Partai Golkar?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com