Polri-KPK Sepakat Bentuk Unit Reaksi Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan pimpinan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/1/2016), berbuah rencana kerja sama. Polri dan KPK sepakat untuk membentuk tim gabungan yang dinamakan Unit Reaksi Cepat.

"Kami (Polri dan KPK) akan bentuk Unit Reaksi Cepat. Ini semacam pilot project untuk menangani daerah-daerah yang banyak kasus korupsinya," ujar Ketua KPK Agus Raharjo seusai pertemuan.

Agus mengakui, kerja sama semacam ini sangat baik dalam penegakan hukum, apalagi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang memang membutuhkan tenaga ekstra.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menjelaskan, tim gabungan itu memiliki tugas memetakan modus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah.

Tim tersebut kemudian mengkaji bagaimana cara memperbaiki sistem penganggaran agar modus seperti itu tidak digunakan kembali.

Badrodin mencontohkan program bantuan sosial (Bansos) atau hibah yang kerap menjadi "bancakan" kepala daerah. Salah satunya yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat Gatot Pudjo Nugroho memimpin.

"Bansos misalnya, itu harus diteliti. Ketentuannya harus bagaimana, siapa yang mengawasi, siapa yang verifikasi," kata Badrodin.

"Ini semua harus diteliti sistemnya sehingga ke depan tidak ada terjadi lagi kasus-kasus korupsi melalui bansos," ujarnya.

Contoh lain ialah sistem perekrutan pegawai negeri sipil (PNS). Badrodin mengakui bahwa proses perekrutan tersebut penuh dengan praktik kolusi dan nepotisme.

Diharapkan, tim gabungan ini dapat menawarkan sistem yang lebih sempurna.

Pimpinan KPK menemui pimpinan Polri di Kompleks Mabes Polri, Senin siang. Pertemuan itu dihadiri komplet oleh pejabat kedua lembaga.

Lima pimpinan KPK beserta para deputi hadir. Demikian pula Polri. Pertemuan yang berlangsung satu jam itu tertutup dari sorotan kamera pewarta.