JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
PDI-P, menurut Hasto, hanya akan memberikan saran apabila diminta oleh Presiden.
"Ketika PDI-P ditanya, tentu saja kami akan beri masukan bahwa reshuffle harus dilakukan dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintah," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (4/12/2015).
Hasto menilai situasi global saat ini memang tidak mudah, bukan hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi negara-negara lainnya.
Hasto menyinggung negara-negara tetangga, seperti Jepang dan Australia, yang sudah beberapa kali melakukan reshuffle.
"Tantangan yang dihadapi pemerintah memang tidak ringan. Lebih baik kami mendorong agar pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2016 ini lebih cepat bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Hasto tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah Presiden sudah meminta saran dari PDI-P terkait reshuffle kabinet.
"Justru kami minta saran dari Presiden. Dalam rakernas nanti, kami persilakan Presiden untuk memberikan arahan dalam rakernas," tutur Hasto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.