5 Kontroversi Penunjukan Pejabat oleh Jokowi Sepanjang 2015

5. Kegaduhan soal Budi Gunawan

Penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan kebijakan kontroversial Jokowi yang tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tapi juga polemik berkepanjangan sejak Januari 2015.

Kontroversi berawal saat Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman.

Padahal, KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan korupsi.

DPR yang menerima pengajuan itu kemudian segera menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Namun, persetujuan DPR tidak otomatis menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri karena banyaknya penolakan dari masyarakat. Atas alasan itulah Jokowi kemudian menunjuk Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

(Baca kumpulan beritanya dalam topik ini: Budi Gunawan Dipersoalkan)

Polemik tidak berhenti hingga di situ. Kasus ini pun berlanjut di ranah hukum, bermula dari sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan, yang menjadi kontroversi baru.

Hakim Sarpin Rizaldi lalu memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

Alasannya, Budi dianggap bukan penegak hukum atau penyelenggara negara saat kasus itu terjadi. Kasus itu juga dianggap tidak meresahkan masyarakat.

(Baca: Hakim: Penetapan Tersangka Budi Gunawan oleh KPK Tidak Sah)

Selain itu, kegaduhan pun muncul dengan banyaknya dugaan kasus kriminalisasi yang dilakukan terhadap pimpinan dan penyidik KPK. Sejumlah pimpinan KPK terjerat kasus hukum di Bareskrim Polri.

Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Samad terjerat kasus pemalsuan dokumen, sedangkan BW dikenai tuduhan keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

(Baca kumpulan beritanya di tautan ini: Abraham Samad tersangka dan Bambang Widjojanto Jadi Tersangka)