Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LBH Pers Sebut Kepolisian Paling Sering Lakukan Kekerasan terhadap Jurnalis

Kompas.com - 22/12/2015, 23:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - LBH Pers mencatat setidaknya ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi sepanjang 2015.

Kepala Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komarudin menuturkan, kepolisian berada di urutan pertama sebagai aktor yang paling sering melalukan kekerasan terhadap jurnalis, yaitu sebanyak 17 kekerasan.

Angka tersebut, menurut Asep, meski lebih sedikit dari tahun lalu namun tetap menempatkan institusi tersebut di urutan pertama.

"Ini membuktikan pada kita bahwa aparat kepolisian belum belajar dari kesalahan," tutur Asep di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Asep menambahkan, kekerasan terhadap jurnalis terus ada karena adanya praktik-praktik impunitas.

Kondisi itu menyebabkan para pelaku kekerasan tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya, sehingga tindakan tersebut terus berulang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin memaparkan, sebanyak 9 kasus tindak kekerasan oleh kepolisian dilakukan secara fisik.

Sedangkan 8 kasus lainnya adalah kekerasan non-fisik.

Selain kepolisian, beberapa pelaku kekerasan terhadap jurnalis lainnya adalah pelaku tak dikenal (6 kasus), petugas keamanan (4 kasus), pejabat eksekutif (3 kasus), pengusaha (2 kasus), dan kader partai politik (2 kasus).

Adapun pelaku lainnya jumlahnya tak signifikan.

Lebih lanjut Nawawi memaparkan, DKI Jakarta dan Papua adalah dua lokasi dengan jumlah kasus kekerasan jurnalis terbanyak, yaitu DKI Jakarta dengan 8 kasus dan Papua 5 kasus.

"Jakarta yang disimbolkan sebagai pusat kekuasaan memang menjadi sangat tidak heran jika di Jakarta banyak pelanggaran terhadap kebebasan pers," ujar Nawawi.

Ia menambahkan, hal tersebut menimbulkan ironi karena Jakarta kerap kali dijadikan percontohan bagi daerah lain.

"Kalau di Jakarta saja bisa terjadi, apalagi di daerah lain yang minim pengawasan," kata Nawawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com