Demo di Depan KPK, Massa Pendukung Jokowi Minta Novanto-Riza Ditindak

JAKARTA, KOMPAS.com - Seratusan orang melakukan unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12/2015). Mereka mendesak aparat penegak hukum menindak Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid yang dianggap telah melakukan tindak pidana.

Dalam aksinya, dua pengunjuk rasa nampak memakai topeng wajah Novanto dan Riza. Keduanya ditempatkan di sebuah kotak seperti penjara. Jerujinya yang berwarna hitam terbuat dari bambu.

"Saya minta tiga penegak hukum kita, Kejaksaan, KPK, dan Polri untuk mengambil langkah tegas agar Riza Chalid dan Setya Novanto dapat dipenjarakan," seru pendemo yang berdiri di atas mobil.

Aksi ini dilakukan oleh berbagai pendukung Joko Widodo semasa kampanye Pilpres 2015, seperti Seknas Jokowi dan Bara JP, dengan nama Komite Penyelamat Nawacita. (baca: Novanto Akan Divonis, Ini Pesan Jokowi kepada MKD)

Massa diperbolehkan membawa "penjara" itu hingga ke depan lobi KPK. Butuh 10 orang untuk mengangkat kurungan bambu itu.

Koordinator Komite Penyelamat Nawacita Osman Tanjung mengatakan, belakangan masyarakat dihadirkan pemberitaan soal kisah antara Novanto dan Freeport yang menunjukkan adanya indikasi berkeliarannya para mafia. (baca: Akbar Faizal Nilai Novanto Langgar Kode Etik Berat)

"Demi kepentingannya itu para mafia tak segan-segan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Saat langkah busuk itu terungkap kini para mafia sedang berusaha mengakali proses di MKD," ujar Osman.

Menurut Osman, pencatutan nama kepala negara tidak cukup hanya diselesaikan secara etika melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. (Baca: Junimart: Sesuai Aturan, Novanto Tak Bisa Diberi Sanksi Ringan jika Bersalah)

Ia mengatakan, kasus ini tidak sekadar pelanggaran etik, melainkan kasus hukum. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum diminta melakukan proses hukum terhadap Novanto dan Riza demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"KPK, Kejagung dan Polri harus berani menggempur para mafia dan Nawacita gadungan dengan cara melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sampai ke akar-akarnya," kata Osman.

Pimpinan sementara KPK Taufiqurahman Ruki sebelumnya mengatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus tersebut. (baca: KPK Cermati Sidang Kasus Setya Novanto di MKD)

KPK akan mencermati proses di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengetahui bisa atau tidaknya mengusut kasus itu.

Adapun Kejaksaan Agung masih mengusut sangkaan permufakatan jahat. Jaksa Agung HM Prasetyo meyakini ada pelanggaran pidana terkait pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Meski demikian, Prasetyo ingin penetapan tersangka dalam kasus itu dilakukan saat bukti sudah cukup. (baca: Jaksa Agung Yakin Akan Ada Tersangka Kasus Pemufakatan Jahat)

Novanto berkali-kali sudah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa tidak bersalah dan dizhalimi. (baca: Setya Novanto: Saya Tidak Bersalah, Dizalimi, Tahu-tahu Ada Penyadapan)