Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota MKD: Bukti Sudah Cukup, Tak Perlu Lagi Panggil Riza Chalid

Kompas.com - 14/12/2015, 10:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Syarifudin Sudding, berpendapat bahwa MKD dapat mengambil keputusan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden tanpa keterangan dari pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

"Karena ini sudah cukup bukti, saya kira tidak perlu lagi (memanggil Riza)," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

MKD menjadwalkan pemeriksaan terhadap Riza pada hari ini pukul 10.00 WIB. Hingga berita ini ditayangkan, Riza belum juga hadir ataupun memberikan konfirmasi.

MKD sejauh ini sudah memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor.

MKD juga sudah memeriksa Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi kunci. MKD juga sudah memeriksa Novanto secara tertutup.

Menurut Sudding, dari rangkaian pemeriksaan itu, sudah ada fakta-fakta yang terlihat jelas.

Fakta itu meliputi pernyataan Maroef yang membenarkan bahwa dirinya merekam pertemuan dengan Novanto dan Riza, 8 Juni 2015.

Dalam rekaman, Novanto dan Riza diduga berupaya meminta 20 persen saham PT Freeport Indonesia untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Novanto juga tidak menampik adanya pertemuan itu meski dia menganggap rekaman yang diambil Maroef ilegal dijadikan alat bukti.

"Ketika sudah cukup bukti untuk pelanggaran etika, maka bisa kita putus," ucap Sudding.

Politisi Partai Hanura ini mengatakan, kemungkinan putusan tidak akan diambil hari ini karena MKD akan terlebih dulu melakukan konsinyasi.

Putusan akan diambil pekan ini sebelum DPR memasuki masa reses pada 19 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com