Meski Ada Hambatan, KPU Tetap Nyatakan Pilkada Serentak Lancar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak hari ini telah berjalan dengan baik.

KPU tidak menerima laporan kejadian khusus dari 264 daerah yang hari ini melaksanakan pilkada.

"Sampai dengan hari ini secara umum pelaksanaan lancar dan baik-baik saja," ujar Arief di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015) malam.

"Tidak ada kejadian luar biasa atau kejadian khusus yang kemudian menyebabkan terhalangnya proses penyelenggaraan di TPS-TPS itu," kata dia.

Arief mengatakan, memang ada beberapa laporan hambatan terkait penyelenggaraa pilkada di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Salah satu TPS di kabupaten itu mengalami kekurangan surat suara. Kejadian itu terjadi karena kesalahan petugas yang keliru menghitung jumlah pemilih dengan jumlah surat suara.

"Tapi itu hanya terjadi di satu TPS," ujar dia.

Arief juga mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada ini juga hampir mencapai target.

Dari 264 daerah yang melaksanakan pilkada, sebanyak 58 daerah telah memberi laporan kepada KPU Pusat.

Tingkat partisipasi masyarakat di 58 daerah itu mencapai 73,22 persen. Angka itu kurang sekitar 4 persen dari target KPU, yaitu 77 persen.

Namun, Arief berharap persentase tingkat pemilihan meningkat ketika semua data dari 264 daerah sudah masuk.

Di samping itu, Arief mengakui memang ada beberapa kasus money politic di beberapa daerah seperti yang ditemukan Bawaslu.

Namun, dia tidak yakin data terkait kejadian itu berjumlah banyak.

"Kalau memang benar ada data (money politic) itu, data itu seberapa banyak? Apakah data itu bisa menyimpulkan kejadian secara general di Indonesia?" ucap Arief.

"Ada money politic di beberapa tempat, dilaporkan kepada kita, memang iya. Tapi itu sangat kasuistis dan kecil skalanya," ujarnya.

Sehingga, kata Arief, tidak bisa disimpulkan bahwa pilkada tahun ini memiliki tingkat politik uang yang tinggi.

Temuan Bawaslu dinilai tidak bisa mewakili tingkat politik uang di seluruh Indonesia.

"Jadi secara umum berjalan lancar. Enggak ada kejadian luar biasa yang dilaporkan," ujar dia.