Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang MKD Tertutup, tetapi Tak Ada yang Bersifat Rahasia dalam Pembelaan Novanto

Kompas.com - 08/12/2015, 12:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Guntur Sasono, menilai, tidak ada hal yang bersifat rahasia di dalam pernyataan Ketua DPR Setya Novanto ketika diperiksa pada Senin (7/12/2015).

Saat itu, dalam sidang yang berlangsung tertutup, Novanto membacakan keterangan yang sudah disusun dalam 12 halaman.

"Menurut saya datar saja. Lah wong sudah pernah diutarakan dalam sejumlah kesempatan," kata Guntur saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).

Beberapa hal yang dibantah Novanto di dalam nota pembelaannya ialah seperti tidak mengakui isi rekaman percakapan antara dirinya dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada 8 Juni 2015.

Rekaman itu sebelumnya diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD sebagai salah satu bukti laporan dugaan pelanggaran kode etik Novanto. (Baca: Rapat Paripurna Ditunda Tiba-tiba, Pimpinan DPR Ingin Hadang Kasus Novanto?)

Selain itu, Guntur mengatakan, Novanto juga membantah menjadi inisiator pertemuan ketiga yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, itu.

Ia menambahkan, Novanto juga lebih banyak diam ketika proses tanya jawab berlangsung. (Baca: Setya Novanto Banyak Jawab "Tidak Tahu, Lupa" Saat Ditanya di MKD)

"Kalau ditanya sejauh menyangkut rekaman, dia tidak mau jawab, tetapi di luar itu dia mau jawab. Seperti soal pertemuan pertama, kenapa hanya Sudirman yang boleh masuk," kata dia.

Guntur menambahkan, proses persidangan di MKD sebaiknya tidak perlu berlarut-larut. Hal itu karena MKD hanya menangani persoalan etik, bukan dugaan pelanggaran pidana. (Baca: Setelah Periksa Novanto, Ada Anggota MKD yang Minta Pengusutan Distop)

"Kalau sudah mengakui adanya pertemuan itu, menurut saya sudah cukup. Ada enggak unsur-unsur ketidakpatutan dalam pertemuan itu," ujarnya.

Sidang berlangsung tertutup karena permintaan mayoritas anggota dan pimpinan MKD. Hal itu berbeda dengan pemeriksaan Sudirman sebagai pelapor dan Maroef sebagai saksi yang berlangsung terbuka. (Baca: Hanya Lima Anggota MKD yang Setuju Sidang Setya Novanto Terbuka)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com