Ketika Setya Novanto "Menghilang" dari DPR...

Kompas.com - 04/12/2015, 10:41 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto seakan "menghilang" dari Gedung DPR bersamaan dengan mulai disidangkannya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada Selasa (1/12/2015) sore, setelah melalui perdebatan panjang, voting MKD memutuskan untuk melanjutkan kasus Novanto ke persidangan.

Pada saat yang bersamaan, para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi berkumpul di ruang rapat pimpinan DPR di Nusantara III Kompleks Parlemen untuk mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus). Namun, Setya Novanto dan pimpinan DPR lain tak kunjung datang ke ruang rapat.

"Akhirnya setelah kami menunggu, rapat mendadak dibatalkan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Nurdin menduga, batalnya rapat Bamus tersebut berhubungan dengan dinamika yang terjadi di MKD. (Baca: Aburizal Bakrie Anggap Tak Ada Bukti Kesalahan Setya Novanto)

Padahal, tambah dia, banyak agenda dan keputusan DPR di komisi dan alat kelengkapan yang harus disusun dalam rapat Bamus untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Salah satunya antara lain keputusan rapat Badan Legislasi yang mengubah inisiatif revisi Undang-Undang KPK, dari pemerintah ke DPR.

Kinerja terganggu

Pada Kamis (3/12/2015), rapat Bamus kembali dijadwalkan, tetapi kembali dibatalkan. Pada saat bersamaan, MKD saat itu tengah mendengarkan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dihadirkan sebagai saksi.

Kali ini, protes bahkan datang dari rekan satu fraksi Setya Novanto. (Baca: Desmond: Pimpinan DPR Kongkalikong Rampok Uang Negara, Punya Malu Enggak Novanto?)

"Parah. Pimpinan DPR menyandera lembaga yang dipimpinnya sendiri," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Bambang menilai, pembatalan sepihak rapat Bamus untuk kedua kalinya ini adalah bentuk pelanggaran tata tertib karena menghambat kinerja Dewan. Dia pun yakin penundaan ini erat hubungannya dengan kasus Novanto yang tengah berjalan di MKD.

"Kami paham ada sidang MKD yang tentu membuat pimpinan Dewan galau. Tapi, sangat keliru dan tidak masuk akal kalau hal itu membuat kerja kerja legislasi dikorbankan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini.

Agenda penting yang dilewatkan Novanto bukan hanya dua kali rapat Bamus. Pada Kamis kemarin juga, Novanto dijadwalkan menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan KPK. (Baca: Maroef: Saya Risih, Ketua DPR Intens Sekali Bicara Politik dengan Pengusaha)

Acara tersebut digelar di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen yang dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptus Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X