Anggaran Pilkada di 13 Daerah Belum Turun Sepenuhnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, hingga saat ini ada 13 daerah yang belum menerima sepenuhnya anggaran untuk pemilihan kepala daerah.

Daerah tersebut adalah Pematang Siantar, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Natuna, Bintang, Tanjung Jabung Barat, Way Kanan, Musi Rawas Utara, Oku Timur, Pekalongan, Banjar, Yahukimo, dan Kolaka Timur.

"Kami punya cukup kekhawatiran karena masih ada daerah-daerah sampai posisi kemarin, 13 daerah dananya belum turun cukup jumlahnya. Masih di bawah 50 persen," kata Hadar di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2015).

Ia berharap, anggaran tersebut dapat segera dipenuhi karena pekerjaan KPU akan terhambat jika anggaran belum terpenuhi.

"Contoh saja, Yahukimo. Kemarin dulu, para penyelengara tingkat kecamatan dan desanya protes, mereka menutup kantornya karena honornya belum dibayar. Memang dananya belum turun. Ini memang situasi yang menyulitkan kami dalam bekerja," ujar Hadar.

Hadar juga berharap pertemuan Kemendagri dengan 23 daerah hari ini bisa membawa hasil dan kejelasan terkait anggaran daerah untuk pilkada yang belum cair.

"Hari ini, kami mendengar, inisiatif Mendagri sudah memanggil 23 kepala daerah yang belum menunaikan peran untuk menurunkan dana pilkada. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada kejelasan, sehingga kami tidak ada lagi daerah-daerah yang dananya belum cukup diturunkan," terang Hadar.

Namun, Hadar memastikan kekurangan anggaran tidak mengganggu produksi surat suara karena kegiatan tersebut telah selesai dilakukan di semua daerah.

"Jadi lebih persoalan melunasi, mungkin uang yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin juga untuk membayar honor, mengirim surat suara yang harus ke daerah pelosok yang daerahnya mahal itu," kata dia.