Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Fraksi yang Ingin Kembalikan Capim KPK ke Presiden

Kompas.com - 26/11/2015, 16:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi di Komisi III DPR menolak delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum uji kelayakan dan kepatutan dimulai.

Sejumlah fraksi itu ingin agar delapan calon pimpinan dikembalikan ke Presiden Joko Widodo.

Menurut Anggota Komisi III Arsul Sani, hal ini yang membuat rapat pleno pada Rabu (25/11/2015) malam, memutuskan untuk menunda proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Jadi ada yang mau mengembalikan, ada yang mau lanjut fit and proper test," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini tidak mau membuka fraksi mana yang hendak mengembalikan delapan capim KPK ke pemerintah. (Baca: Usai Gantung Nasib Capim KPK, Fraksi-fraksi Saling Tuding)

Dia beralasan, rapat semalam berlangsung tertutup sehingga tidak etis untuk membuka sikap fraksi lain. Namun dia memastikan, PPP ingin melanjutkan tahap seleksi ini ke proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya tidak etis untuk mengatakan," ujarnya.

Silang pendapat ini, lanjut Arsul, sudah dibicarakan oleh para anggota Komisi III saat makan malam, sesaat sebelum rapat dimulai.

Akhirnya, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin selaku pimpinan rapat langsung mengusulkan agar pengambilan keputusan ini ditunda. (baca: Pansel KPK: Jangan Bilang Kami Tidak Paham Hukum)

Fraksi yang ingin mengembalikan capim ke pemerintah diminta mengkaji kembali berbagai masalah yang masih menjadi ganjalan, seperti tak adanya unsur kejaksaan pada 8 capim KPK.

Rapat rencananya akan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan. (baca: ICW: Mungkin Belum Ada Sahabat DPR di Antara Calon Pimpinan KPK)

Adapun delapan capim KPK yang diserahkan adalah kategori pencegahan terdiri atas Saut Situmorang dan Surya Chandra, penindakan Alexander Marwata dan Basariah Panjaitan.

Kemudian, kategori manajemen ada Agus Rahardjo dan Sujanarko dan kategori supervisi dan pengawasan ialah Johan Budi Sapto Pribowo dan Laode Muhammad Syarif.

Sebelumnya, panitia seleksi juga mengirimkan dua nama, yaitu Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.

Keduanya akan menjalani uji kelayakan lagi bersama delapan nama lainnya. Adapun masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan habis pada Desember 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com