Komisi III Kembali Gantung Nasib Capim KPK

Aziz mengatakan, salah satu masalah yang ingin dikaji oleh fraksi di Komisi III yakni tak adanya unsur jaksa dalam delapan calon pimpinan KPK.

Tak adanya unsur jaksa ini dianggap bermasalah karena berpotensi menabrak Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyebut bahwa pimpinan KPK bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum.

Sejumlah fraksi menganggap yang memiliki kemampuan melakukan fungsi penyidikan adalah berlatar belakang kepolisian. Sedangkan kemampuan penuntut umum harus berlatar belakang kejaksaan.

"Atas permintaan itu, kami dalam pleno Komisi III memutuskan menunda pengambilan keputusan apakah seleksi capim KPK kita lanjutkan ke fit and proper test atau kita kembalikan ke pemerintah," ucap Aziz.

Politisi Partai Golkar ini enggan mengungkapkan fraksi mana yang meminta penundaan. Selain mengenai unsur kejaksaan itu, masih ada lagi beberapa masalah lain yang harus didalami oleh fraksi, yang juga enggan diungkapkan oleh Aziz.

Namun, dia mengungkapkan bahwa masalah-masalah itu tidak jauh berbeda dari masalah yang sudah disuarakan sebelumnya.

Dalam empat kali rapat dengar pendapat dengan Pansel KPK, mayoritas anggota Komisi III masih mempermasalahkan beberapa hal, selain unsur kejaksaan.

Misalnya, ada capim KPK yang diduga melanggar pasal 29 Huruf D UU KPK karena tidak memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum, keuangan, ekonomi dan perbankan.