Surya Paloh: Tidak Pas Adili Kasus HAM di Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyayangkan adanya sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menggagas pengadilan rakyat terkait kasus pelanggaran berat HAM 1965 di Den Haag, Belanda.

Menurut Paloh, sangat salah ketika kasus hukum di Indonesia didorong diselesaikan di luar negeri.

"Ada anak bangsa yang sedang bermain-main dengan hatinya. Menurut Nasdem itu salah," kata Kalla, di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Paloh menegaskan, Indonesia memiliki sistem hukum dan kedaulatannya sendiri. Karena itu, tidak tepat jika kasus pelanggaran HAM masa lalu ditarik untuk diadili di luar negeri.

Lebih jauh, Paloh juga menilai Belanda sebagai negara yang tidak bersih dari pelanggaran HAM.

Ia mengungkapkan itu merujuk pada fakta sejarah saat Belanda menjajah Indonesia selama ratusan tahun.

"Mengorek luka lama, menempatkan pemerintah, Soeharto sebagai terdakwa, kurang pas," ujar Surya Paloh.

"Kita hormati HAM, tapi jangan sampai HAM ganggu kepentingan nasional, menggoyah patriotisme kita," ucapnya.