Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/11/2015, 19:00 WIB

Pada saat bersamaan, membangun masyarakat untuk bersama-sama mencintai tanah air tak akan efektif jika mengandalkan pada peran individu.

Kolektivitas adalah kunci utama efektivitas dalam menghadapi tantangan nasional, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pelatihan bela negara, oleh karena itu, dapat dipandang perlu. Dalam konteks ini, Lembaga Ketahanan Nasional sebagai lembaga pemerintah non-kementerian sebetulnya telah lama melakukan kajian mendalam tentang pengkajian strategis ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Lemhamnas dapat menjadi guru terbaik bela negara, sedangkan Kemenhan cukup menciptakan model dan konsep yang lebih melibatkan setiap komponen bangsa, seperti para siswa, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan pelaku industri.

Kemenhan dapat berperan sebagai lembaga intelektual yang mengedepankan metode kebersamaan.

Pendekatan keahlian profesi dan pelayanan publik tersebut dekat dengan dokumentasi John H Randall (1926) dalam bukunya, The Making of the Modern Mind, bahwa keadaban bangsa Eropa justru meroket ketika mereka mampu menempatkan ilmu dan profesionalitas yang bermanfaat bagi sesama sebagai basis moral dan kolektivitas, bukan pada komando atasan.

Inisiatif Kemenhan dalam memulai gerakan nasional bela negara patut diapresiasi dan setiap semangat mencintai bangsa patut didukung, tetapi program seperti ini harus lebih diformulasikan secara komprehensif, tidak hanya ditujukan pada potensi ancaman yang bersumber dari luar, tetapi juga dari dalam negeri, termasuk ancaman yang bersumber dari penyelenggara negara itu sendiri.

Jangan sampai bangsa yang berhasil menyelenggarakan politik bela negara justru "keropos" karena pelaku penggiatnya.

Farouk Muhammad
Wakil Ketua DPD RI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 November 2015, di halaman 6 dengan judul "Bela Negara Progresif".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPT: Teroris 'Bomber' Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

BNPT: Teroris "Bomber" Itu Korban, Bosnya Enggak Mau Jadi Pelaku

Nasional
Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Harun Masiku Disebut Tak Mungkin Buron 4,5 Tahun Tanpa Dibiayai Pihak Tertentu

Nasional
Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Kemendesa PDTT dan IFAD Sepakat Lanjutkan Program Pendampingan di Wilayah Timur Indonesia

Nasional
Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Nasional
PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

Nasional
Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Nasional
Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Nasional
Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Nasional
Kepala BNPT Sebut Indonesia 'Zero Terrorist Attack' Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Kepala BNPT Sebut Indonesia "Zero Terrorist Attack" Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Nasional
Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Nasional
Demi 'Golden Ticket', PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Demi "Golden Ticket", PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi 'Online' yang Sudah Terdeteksi

Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi "Online" yang Sudah Terdeteksi

Nasional
Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus 'Do Something'

Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus "Do Something"

Nasional
Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Nasional
Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com