Konstruksi Sosial Pemimpin

Kalau pasar merasa bahwa kepastian hukum dalam politik amat goyah, atau pemerintah sendiri tidak berani mengambil keputusan dalam keadaan kritis, atau tidak menunjukkan komitmen yang bisa dipegang terhadap apa yang diputuskannya, maka para investor akan ragu dan mungkin menarik diri, dan enggan melakukan investasi, sementara nilai saham turun dengan cepat.

Sebaliknya, keyakinan bahwa Pemerintah Indonesia kuat dan dapat menguasai keadaan kritis, akan menaikkan segera nilai saham, dan memberi dorongan pada investor untuk mulai melakukan investasi. Dalam ekonomi uang, perilaku ekonomi ditentukan persepsi.

Namun demikian, turunnya angka pertumbuhan dalam kuartal akhir pemerintahan Jokowi, tidak semata-mata disebabkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, khususnya setelah Tiongkok melakukan devaluasi mata uangnya, yang memukul ekonomi banyak negara.

Rupiah segera melemah terhadap dollar AS dan mencapai titik terendah pada 29 September ketika 1 dollar AS bernilai sama dengan Rp 14.726 meskipun pada saat ini rupiah semakin menguat menjadi kurang-lebih Rp 13.000 per dollar AS.

Dalam pada itu muncul perdebatan semantik antara Presiden Jokowi dan para pengritiknya, apakah ini suatu krisis dalam ekonomi Indonesia atau suatu pelambatan saja. Seperti kita tahu, hingga saat ini pun Presiden tetap menolak bahwa ada krisis.

Rupiah selamat dari ancaman yang lebih besar, seperti pada 1998, ketika nilai rupiah jatuh ke jurang terdalam menjadi Rp 15.250 per dollar AS pada 17 Juni 1998 (Kompas, 21/10/1998).

Kesulitan ekonomi yang dihadapi menjadi sasaran kritik utama atas prestasi pemerintahan Jokowi. Kritik mungkin masih berdatangan, tetapi yang lebih penting adalah sikap pemerintah menghadapi berbagai kritik itu.

Dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV di Jakarta pada 19 Oktober, Presiden Jokowi berkata: "Memang tugas rakyat menilai kinerja kabinet, kinerja pemerintah. Tugas kami memperbaiki".

Presiden menyadari bahwa beberapa kebijakannya seperti mencabut subsidi BBM bukanlah kebijakan yang populer dan menyenangkan, meski pun harus dilakukan. Apalagi tujuan terjauh yang hendak dicapai adalah mengubah fundamental ekonomi Indonesia, dari ekonomi yang mengandalkan konsumsi ke ekonomi berbasis produksi dan investasi.