JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR Johnny G Plate membantah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 di tingkat komisi belum rampung.
Sebab, jika itu terjadi maka Badan Anggaran tak akan menggelar rapat pleno pada hari ini.
"Kalau belum, tidak mungkin diadakan rapat pleno," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Kamis (29/10/2015).
Sebaliknya, anggota Komisi XI DPR itu justru mempertanyakan alasan di balik mundurnya pengesahan RAPBN 2016. Sebab, jika sampai RAPBN 2016 tidak disahkan, maka yang akan dirugikan masyarakat.
"Kenapa ini pengesahan diundur 30 Oktober? Karena kalau sampai itu gagal, akan mencelakakan pembangunan 2016 mendatang," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie mengatakan, usulan RAPBN 2016 dianggap kurang pro-rakyat. (Baca: Aburizal: KMP Anggap R-APBN 2016 Kurang Pro-Rakyat)
Anggaran yang diajukan pemerintah, seperti untuk sektor kehutanan dan pertanian relatif kecil. Hal itu tidak sebanding dengan penyertaan modal negara (PMN) yang ditujukan kepada Badan Usaha Milik Negara.
Untuk diketahui, jumlah PMN yang disepakati antara pemerintah dengan Komisi VI untuk 23 BUMN sebesar Rp 34,3 triliun. Angka itu lebih kecil dari usulan pemerintah sebesar Rp 39,4 triliun untuk 25 BUMN.
Selain usulan yang tak pro rakyat, Aburizal menambahkan, masih banyak pembahasan anggaran yang belum rampung.
Setidaknya, ada enam komisi yang belum merampungkan pembahasan anggaran dengan pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.