Respons Putusan MA, PPP Kubu Romy Bentuk Tim Tujuh

Kompas.com - 29/10/2015, 11:01 WIB
Waketum DPP PPP Suharso Monoarfa, Waketum DPP PPP Emron Pangkapi, Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy, Ketua Majelis Pakar DPP PPP Barlianta Harahap, dan anggota Mahkamah Partai DPP PPP Machfudhoh Aly usai memberikan keterangan kepada wartawan saat Muktamar VIII PPP di Empire Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2014). Muktamar itu diselenggarakan oleh kubu Romahurmuziy cs. KOMPAS.com/DANI PRABOWOWaketum DPP PPP Suharso Monoarfa, Waketum DPP PPP Emron Pangkapi, Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy, Ketua Majelis Pakar DPP PPP Barlianta Harahap, dan anggota Mahkamah Partai DPP PPP Machfudhoh Aly usai memberikan keterangan kepada wartawan saat Muktamar VIII PPP di Empire Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2014). Muktamar itu diselenggarakan oleh kubu Romahurmuziy cs.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya membentuk tim tujuh untuk menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung terkait perselisihan kepengurusan PPP.

Pembentukan tim tujuh itu merupakan hasil rapat pimpinan nasional PPP yang digelar di Jakarta pada 28-29 Oktober 2015.

"Rapimnas memberikan mandat sepenuhnya kepada DPP PPP untuk mengambil langkah politik dan hukum menyikapi putusan kasasi MA," kata Ketua DPW PPP Provinsi Banten Agus Setiawan, saat membacakan hasil Rapimnas III PPP di Hotel Peninsula, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Ia menyebutkan, tim tujuh tersebut adalah Suharso Monoarfa, M Romahurmuziy, Mardiono, Ermalena, Aunur Rofiq, Isa Muchsin dan Saleh Amin.

Tim tujuh dapat melibatkan sesepuh dan anggota senior PPP dalam menjalankan mandat Rapimnas III. (baca: MA Menangkan Kubu Djan Faridz, Ini Tanggapan Suryadharma Ali)

Tim tujuh bertugas mengambil langkah politik dan hukum terkait putusan kasasi MA yang tidak terbatas pada upaya islah di luar pengadilan, upaya hukum peninjauan kembali, dan melaksanakan sepenuhnya putusan kasasi a quo.

Rapimnas III PPP digelar untuk berkonsolidasi dan menyikapi putusan MA terkait perselisihan kepengurusan PPP. (baca: Yasonna Laoly Sarankan Dualisme di Golkar dan PPP Berdamai)

Kubu Romahurmuziy atau Romy yang dihasilkan dari Muktamar Surabaya menolak mengakui jika putusan MA itu sama dengan mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz.

Dalam kesempatan terpisah, Romy mengaku sudah membaca secara lengkap putusan MA tersebut. Ia menilai, putusan itu tidak menyatakan pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta disahkan. (baca: Romahurmuziy Anggap PPP Kubu Djan Faridz Gagal Paham soal Putusan MA)

"Setelah membaca 115 halaman putusan kasasi tersebut, tidak ada bunyi lain dari amar putusan, serta tidak ada kutipan dari Pertimbangan Hukum MA yang menyangkut Muktamar Jakarta atau terkait Putusan Mahkamah Partai," kata Romy.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X