Romahurmuziy Anggap PPP Kubu Djan Faridz Gagal Paham soal Putusan MA

Kompas.com - 28/10/2015, 17:10 WIB
Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, dalam Rapimnas III PPP di Jakarta, Rabu (28/10/2015). KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOKetua Umum DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, dalam Rapimnas III PPP di Jakarta, Rabu (28/10/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, Romahurmuziy atau Romi, menganggap pengurus PPP kubu Djan Faridz gagal memahami putusan Mahkamah Agung terkait perselisihan kepengurusan PPP.

Romi berpendapat, putusan MA juga tidak mengakui kepengurusan Djan Faridz yang dihasilkan Muktamar PPP di Jakarta.

"Mereka gagal paham. Mereka terus tersesat dalam pemahaman di alam mimpinya sehingga tidak pernah kembali ke alam realita," kata Romi saat membuka Rapimnas III PPP di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Rapimnas tersebut digelar dalam rangka konsolidasi pengurus PPP setelah terbitnya putusan MA mengenai perselisihan kepengurusan. Putusan MA tersebut akan dibahas dalam pleno internal dan langkah yang akan diambil akan disampaikan secara resmi melalui konferensi pers pada Kamis (29/10/2015).

Dalam kesempatan itu, Romi juga meminta semua pengurus dan kader PPP untuk tidak terprovokasi oleh opini yang diembuskan kubu Djan Faridz. Ia meminta semua kadernya untuk fokus pada agenda besar pemilu kepala daerah serentak akhir tahun nanti.

"Kalau (putusan MA) dianggap mengesahkan Muktamar Jakarta, silakan baca hukum dari semester I lagi. Ini kesalahan konsep dalam memahami hukum," ucap Romi.

Romi mengaku sudah membaca secara lengkap putusan MA tersebut. Ia menilai putusan itu tidak menyatakan pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta disahkan.

"Setelah membaca 115 halaman putusan kasasi tersebut, tidak ada bunyi lain dari amar putusan serta tidak ada kutipan dari pertimbangan hukum MA yang menyangkut Muktamar Jakarta atau terkait putusan Mahkamah Partai," kata Romi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X