Menteri Anies Sebut Menko Puan Kerja Tangani Asap, tetapi Tak Disorot Media

JAMBI, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan membantah jika Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani disebut tidak bekerja dalam penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan.

"Siapa bilang (tidak kerja)? Tiap waktu Bu Puan selalu telepon saya mengecek kerja kami di lapangan bagaimana," ujar Anies di sela-sela blusukan di Jambi, Selasa (27/10/2015).

Anies menjelaskan, bencana kebakaran hutan dan lahan diurus oleh dua pihak. Urusan pemadaman dan penegakan hukum diurus Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sementara itu, urusan dampaknya diurus Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. (Baca: Tak Ingin Gaduh, Pemerintah Umumkan Perusahaan Pembakar Hutan pada Desember)

Anies mengatakan, terakhir kali, rapat yang dipimpin Puan digelar pada Jumat pekan lalu. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri teknis di bawah Kementerian PMK.

Puan menginstruksikan menteri teknis di bawahnya untuk terjun langsung ke lapangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban asap. (Baca: Penanganan Kabut Asap Telat, Pimpinan DPR Dorong Pembentukan Pansus)

Di sisi lain, Anies mengakui bahwa kinerja Kementerian PMK memang kurang disorot media massa.

Namun, dia menampik jika hal itu diartikan tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa. (Baca: Persingkat Kunjungan di AS, Jokowi Akan ke Lokasi Bencana Asap)

"Bu Puan itu selalu menelepon kami-kami ini. Mungkin karena telepon itulah jadi enggak kelihatan enggak kerja. Padahal tidak. Arahan dan instruksi beliau tegas," ujar Anies.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, sebelumnya mengkritik kinerja Puan. Menurut Nico, Puan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. (Baca: Pengamat: Puan Belum Berperan dalam Penanganan Dampak Kebakaran Hutan)

"Harusnya yang berperan besar itu Menko PMK. Tugas dia mengoordinasikan menteri-menteri sektoral dan teknis untuk mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan. Tetapi, kan sampai beberapa saat lalu kita belum pernah mendengar ada rapat-rapat koordinasi yang harusnya bisa dilakukan demi kebijakan apa yang ditempuh untuk mengatasi dampak kebakaran," ujar Nico di Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Akibatnya, beberapa sektor yang seharusnya wewenang Puan pun terabaikan, misalnya pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terkena dampak negatif kebakaran hutan.