Penanganan Kabut Asap Telat, Pimpinan DPR Dorong Pembentukan Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mendorong DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyikapi masalah kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap di banyak daerah.

Alasannya, pemerintah dianggapnya sejak awal tidak serius menangani masalah asap sehingga tak kunjung selesai.

Agus mengatakan, Komisi IV DPR memang sudah membentuk Panja Lingkungan Hidup. Namun, hanya Kementerian Lingkungan Hidup yang dinilainya bergerak progresif berdasarkan rekomendasi Panja. (baca: F-PKS: Pelindo II Saja Ada Pansus, apalagi Masalah Asap)

Agus melihat pemerintah pusat baru sekarang ini serius bergerak di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Para menteri lalu bergerak ke daerah yang terdampak asap.

"Ini penanganan telat, coba dari dulu ditangani serius. Untuk itu, bila dengan pansus, maka akan ditingkatkan dengan baik," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Agus menambahkan, jika dibentuk Pansus, maka dorongan kepada pemerintah akan lebih kuat dibandingkan Panja. Pansus juga bisa memanggil perusahaan yang diduga melakukan pembakaran.  (Baca: Persingkat Kunjungan di AS, Jokowi Akan ke Lokasi Bencana Asap)

"Untuk penyelidikan, membantu pemerintah, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo sebelumnya mengatakan, komisinya sedang menyiapkan pembentukan pansus asap. Pansus ini sudah disetujui oleh internal Komisi IV dan akan segera dikomunikasikan kepada komisi terkait lainnya. (Baca: Komisi IV Dorong Pembentukan Pansus Asap)

Wakil Presiden Jusuf Kalla khawatir pembentukan Pansus terkait bencana asap hanya akan menghabiskan waktu para menteri dengan memenuhi panggilan DPR.

Padahal, menurut Kalla, banyak pekerjaan yang harus dilakukan para menteri terkait penanganan bencana. (baca: Wapres Khawatir Pansus Asap Hanya Habiskan Waktu Menteri)

"Ya kalau hanya untuk menanyakan ya tentu bisa saja, asal jangan berkepanjangan nanti habis waktunya menteri itu hanya untuk jawab pertanyaan, padahal banyak pekerjaan lain," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tak setuju dengan wacana pembentukan pansus. Dia meminta DPR untuk bersabar karena pemerintah kini tengah bekerja keras. (Baca: Menhut: Tak Perlu Pansus Asap, Beri Kami Kesempatan)

"Pada dasarnya, itu mekanisme internal di DPR. Tapi, kami rasa tidak perlu. Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan terus berlangsung," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Siti, semua unsur pemerintah saat ini sudah melakukan upaya maksimal. Upaya water boombing hingga modifikasi cuaca untuk pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Titik panas atau hotspot di berbagai daerah pun sudah banyak berkurang.