Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS: Pelindo II Saja Ada Pansus, apalagi Masalah Asap

Kompas.com - 26/10/2015, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mendukung dibentuknya panitia khusus (pansus) terkait bencana kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap.

Menurut PKS, masalah asap lebih penting daripada masalah dugaan penyimpangan di PT Pelindo II, yang telah ada pansus-nya.

"Pelindo saja ada pansus, apalagi masalah asap ini yang sudah mengorbankan rakyat banyak," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

PKS, lanjut Jazuli, sudah melakukan sejumlah aksi nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak asap. (Baca: Survei: Mayoritas Publik di Daerah Terdampak Asap Tak Puas Kinerja Pemerintah)

Misalnya, semua anggota fraksi PKS telah menolak uang kenaikan tunjangan dan menggunakannya untuk membantu korban.

"Fraksi PKS jangankan pansusnya, uang kenaikan tunjangan juga sudah dikasih untuk masalah asap," ucap dia.

Jazuli melihat pemerintah sudah berupaya untuk menangani kebakaran hutan dan kabut asap. (Baca: Gerindra: Presiden Anggap Masalah Asap Kurang Penting)

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah belum maksimal karena hingga kini asap belum juga teratasi.

Oleh karena itu, dia menilai pembentukan pansus ini bisa membantu dan menjadi dorongan bagi pemerintah agar bekerja lebih maksimal.

"Fraksi PKS bukan saja mendukung, melainkan juga menginisiasi pansus asap ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, komisinya sedang menyiapkan pembentukan pansus asap. Pansus ini sudah disetujui oleh internal Komisi IV dan akan segera dikomunikasikan kepada komisi terkait lainnya. (Baca: Komisi IV Dorong Pembentukan Pansus Asap)

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tak setuju dengan wacana pembentukan pansus. Dia meminta DPR untuk bersabar karena pemerintah kini tengah bekerja keras. (Baca: Menhut: Tak Perlu Pansus Asap, Beri Kami Kesempatan)

"Pada dasarnya, itu mekanisme internal di DPR. Tapi, kami rasa tidak perlu. Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan terus berlangsung," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Siti, semua unsur pemerintah saat ini sudah melakukan upaya maksimal. Upaya water boombing hingga modifikasi cuaca untuk pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Titik panas atau hotspot di berbagai daerah pun sudah banyak berkurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com