Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS: Pelindo II Saja Ada Pansus, apalagi Masalah Asap

Kompas.com - 26/10/2015, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR mendukung dibentuknya panitia khusus (pansus) terkait bencana kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap.

Menurut PKS, masalah asap lebih penting daripada masalah dugaan penyimpangan di PT Pelindo II, yang telah ada pansus-nya.

"Pelindo saja ada pansus, apalagi masalah asap ini yang sudah mengorbankan rakyat banyak," kata Ketua F-PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

PKS, lanjut Jazuli, sudah melakukan sejumlah aksi nyata untuk membantu masyarakat yang terdampak asap. (Baca: Survei: Mayoritas Publik di Daerah Terdampak Asap Tak Puas Kinerja Pemerintah)

Misalnya, semua anggota fraksi PKS telah menolak uang kenaikan tunjangan dan menggunakannya untuk membantu korban.

"Fraksi PKS jangankan pansusnya, uang kenaikan tunjangan juga sudah dikasih untuk masalah asap," ucap dia.

Jazuli melihat pemerintah sudah berupaya untuk menangani kebakaran hutan dan kabut asap. (Baca: Gerindra: Presiden Anggap Masalah Asap Kurang Penting)

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah belum maksimal karena hingga kini asap belum juga teratasi.

Oleh karena itu, dia menilai pembentukan pansus ini bisa membantu dan menjadi dorongan bagi pemerintah agar bekerja lebih maksimal.

"Fraksi PKS bukan saja mendukung, melainkan juga menginisiasi pansus asap ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, komisinya sedang menyiapkan pembentukan pansus asap. Pansus ini sudah disetujui oleh internal Komisi IV dan akan segera dikomunikasikan kepada komisi terkait lainnya. (Baca: Komisi IV Dorong Pembentukan Pansus Asap)

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tak setuju dengan wacana pembentukan pansus. Dia meminta DPR untuk bersabar karena pemerintah kini tengah bekerja keras. (Baca: Menhut: Tak Perlu Pansus Asap, Beri Kami Kesempatan)

"Pada dasarnya, itu mekanisme internal di DPR. Tapi, kami rasa tidak perlu. Beri kami kesempatan karena usaha yang dilakukan terus berlangsung," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut Siti, semua unsur pemerintah saat ini sudah melakukan upaya maksimal. Upaya water boombing hingga modifikasi cuaca untuk pemadaman kebakaran hutan terus dilakukan. Titik panas atau hotspot di berbagai daerah pun sudah banyak berkurang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com