Pilih Partai atau Rakyat, Presiden Jokowi?

Survei Indo Barometer juga mencatat, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK masih tinggi. Dari semua lembaga negara yang disurvei, KPK menempati peringkat pertama dengan 82 persen responden menyatakan kepercayaannya. Hasil berbanding terbalik didapatkan oleh kepolisian (56,5 persen) dan kejaksaan (53,5 persen).

Namun, lembaga yang mendapatkan kepercayaan terendah dari publik adalah DPR RI dengan hasil 44,5 persen. Terhadap penolakan publik ini, sejumlah elite PDI-P bergeming dan menyatakan akan tetap merevisi UU KPK.

Fraksi lain di DPR juga menyatakan setuju UU KPK harus direvisi meski masih ada perbedaan terkait pasal-pasal yang akan diubah, dikurangi, atau ditambah. Kuncinya pun kini ada pada Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

Revisi UU KPK dipastikan tidak jalan jika pemerintah menolak karena pembahasan suatu UU harus dilakukan bersama-sama antara DPR dan pemerintah. Sejauh ini, Jokowi belum mengeluarkan sikap terkait polemik revisi UU KPK ini. Saat ditanya masalah ini, seusai meninjau Balai Pembibitan Peternakan Sapi di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, Jokowi menolak untuk berkomentar.

"Di sini urusan sapi ya, cukup ya," ucap Presiden, Kamis pekan lalu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang juga politisi PDI-P juga belum mau bersikap karena tak mau membuat polemik ini bertambah heboh.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, pemerintah memang belum mau bersikap karena masih menunggu komunikasi dengan DPR sambil mengamati respons masyarakat terkait rencana revisi UU tersebut.

"Pemerintah tentunya memperhatikan pro dan kontra, aspirasi yang ada," kata Pramono.

Jokowi sendiri sebenarnya sudah pernah menyatakan penolakan saat rencana revisi ini mencuat pada Juni 2015 lalu. Namun, tidak pernah ada surat tertulis yang disampaikan pemerintah kepada DPR terkait penolakan itu. Akibatnya, draf UU KPK yang sudah diajukan pemerintah dalam program legislasi nasional 2015 tidak pernah dicabut.

Sikap Presiden ini pun sempat dipertanyakan oleh anggota Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu.

"Ini kan negara, masa nolak pakai statement. Bikin dong pakai surat," kata Masinton.

Seperti apa sikap Presiden tak lama lagi akan terungkap antara rapat konsultasi antara pemerintah dan pimpinan DPR. Pada Jumat pekan lalu, DPR telah mengirim surat undangan kepada Istana. Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap rapat konsultasi dapat digelar pada pekan ini.

Jadi, pilih partai atau rakyat, Presiden Jokowi?