Pansel Ombudsman Nilai Keterwakilan Perempuan dalam Proses Seleksi Sudah Cukup

Kompas.com - 05/10/2015, 14:00 WIB
Pansel Ombudsman saat mengumumkan calon anggota Ombudsman yang lulus seleksi profile assesment di Kantor Sekretariat Negara Jakarta, Senin (5/10/2015). KOMPAS.com/ICHA RASTIKAPansel Ombudsman saat mengumumkan calon anggota Ombudsman yang lulus seleksi profile assesment di Kantor Sekretariat Negara Jakarta, Senin (5/10/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman menilai, keterwakilan perempuan dalam proses seleksi sudah mencukupi. Dari 36 calon anggota Ombudsman yang lulus seleksi profile assesment, 6 di antaranya adalah perempuan.

"Jumlah perempuan ada enam, cukup lah, hampir 20 persen dari yang ada. Dari 263 yang daftar awal, hanya 23 perempuan, sekarang masuk (tahap III) 6, saya kira ini komposisi yang bagus," kata anggota Pansel Ombudsman Zumrotin Susilo, dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Negara di Jakarta, Senin (5/10/2015).

Ia pun berharap perempuan yang lulus dalam seleksi tahap III ini mampu mempersiapkan diri dengan baik sehingga berhasil mengikuti proses seleksi tahap berikutnya. Pansel berharap ada perempuan yang terpilih pimpinan Ombudsman 2016-2021.

"Saya berharap perempuan-perempuan yang masuk sekarang bisa mempersiapkan diri dengan baik sehingga nantinya kita mempunya pimpinan Ombudsman perempuan. Saya percaya kalau perempuan biasanya oke," ujar dia.

Ketua Pansel Ombudsman Agus Dwiyanto menambahkan, perempuan kerap menjadi korban pelayanan publik yang tidak sesuai sehingga keterwakilan perempuan dalam Ombudsman sangat diperlukan.

"Perempuan yang paling banyak (jadi korban), karena itu kita dorong ke depan agar aktivis perempuan lebih aktif dan terlibat seleksi Ombudsman ke depan," kata Agus.  

Ada pun, Ombudsman mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pansel Calon Anggota Ombudsman selanjutnya akan menggelar seleksi tahap berikutnya berupa tes kesehatan dan wawancara. Selanjutnya Pansel akan menentukan 18 nama calon untuk diserahkan kepada Presiden.

Menurut Agus, Pansel Ombudsman menelusuri rekam jejak para calon dengan meminta bantuan lembaga terkiat, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, serta Kepolisian. Pansel juga meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak calon anggota Ombudsman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X