Kompas.com - 05/10/2015, 11:55 WIB
Komisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas membuka Rakor Stakeholder di
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (5/10/2015).
IhsanuddinKomisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas membuka Rakor Stakeholder di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (5/10/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

BANJARMASIN, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu akan lebih fokus pada pencegahan daripada penindakan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah serentak 2015. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

"Berbagai upaya pencegahan sudah kita lakukan mulai jauh-jauh hari sehingga penindakan bisa kita minimalkan," kata Komisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat membuka rapat koordinasi stakeholder di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (5/10/2015).

Hadir dalam rapat ini berbagai stakeholder, mulai dari TNI, kepolisian, DPRD, Pemda Kalsel, Panwas, KPU Kalsel, hingga ormas dan tokoh agama setempat. Rapat diselenggarakan dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan.

"Rapat ini juga kita selenggarakan sebagai upaya pencegahan. Yang namanya pencegahan itu tidak bisa sendirian, tetapi menggandeng bapak-bapak di ruangan ini," kata Endang.

Terlebih lagi, lanjut Endang, Bawaslu saat ini memang tidak diberikan banyak wewenang untuk melakukan penindakan. Bawaslu hanya bertugas untuk mengawasi pilkada dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait apabila ditemukan dugaan pelanggaran. (Baca: Tak Bisa Sendirian, Bawaslu Ajak Seluruh Pihak Awasi Pilkada)

Dia mencontohkan, saat menemukan dugaan pelanggaran administrasi oleh pasangan calon, Bawaslu hanya bisa melaporkan hal tersebut kepada KPU. Saat menemukan dugaan pelanggaran pidana, Bawaslu akan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan.

Begitu juga saat menemukan pelanggaran etika, Bawaslu hanya bisa melaporkannya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Endang berpesan kepada semua stakeholders yang hadir agar membantu dan menyukseskan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Caranya, semua stakeholders harus memahami berbagai tahapan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015.

Semua stakeholders juga harus menjunjung tinggi netralitas dan tak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon.

"Selanjutnya seluruh stakeholders bisa proaktif bahwa ini tanggung jawab kita semua. Dengan begitu, Bawaslu matanya banyak, siapa pun pasangan calon yang mau melakukan hal-hal tak baik, dia akan berpikir berulang kali karena semua mata tertuju pada perilaku mereka," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud-Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.