Kompas.com - 05/10/2015, 10:19 WIB
Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANKantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI mengakui tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah serentak 2015 sendirian. Untuk itu, Bawaslu meminta seluruh stakeholder yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pilkada untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan pelanggaran.

"Sukses tidaknya Pilkada tak bisa disandarkan pada penyelenggara pemilu saja. Ini saya perlu garis bawahi," kata Komisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat membuka Rapat Koordinasi Stakeholder di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (5/10/2015).

Hadir dalam rapat ini berbagai stakeholder mulai dari TNI, Kepolisian, DPRD dan Pemda Kalsel, Panwas dan KPU Kalsel, hingga ormas dan tokoh agama setempat. Rapat diselenggarakan dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. (baca: Mahfud MD: Tak Semua Pelanggaran Mampu Gugurkan Hasil Pilkada)

"Keberhasilan ini harus ditopang seluruh stakeholder yang hadir di sini," tambah Endang.

Selain itu, Endang juga menekankan pentingnya peran calon kepala daerah dalam berlangsungnya pilkada yang berintegritas.

Dia meminta calon kepala daerah melakukan kampanye sesuai dengan tata-cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Jika para peserta bersaing secara sehat, Bawaslu yakin akan tercipta pilkada yang bersih dan melahirkan pemimpin terbaik untuk rakyat. (baca: Pengamat: Putusan MK Perlu Diikuti Perbaikan Kaderisasi Parpol)

"Jangan kita berkoar-koar penyelenggara perlu integritas, tapi lupa kalau peserta itu perlu integritas juga," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terakhir, Endang mengimbau agar seluruh elemen masyarakat juga mempelajari tahapan-tahapan hingga peraturan dalam pilkada serentak. Dengan begitu, mereka juga bisa ikut berpartisipasi dan melaporkan kepada panwaslu setempat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Zairullah Azhar dan Safi'i, H Muhidin, Gusti Farid Hasan Aman, serta Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan.

Kalsel juga menggelar pilkada di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, Kab. Kotabaru, Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Tengah dan Kab. Tanah Bumbu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Pasca-putusan Uji Formil UU Cipta Kerja, Hak Konstitusional Pemohon Dinilai Masih Berpotensi Dilanggar

Nasional
Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Perbaikan UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Hanya Parsial pada Proses Pembentukan

Nasional
Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Badan Legislasi DPR Setujui Draf RUU TPKS

Nasional
Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit 'Invisible Hand'

Lapor ke DPR, Teddy Gusnaidi Sebut MKD Akan Panggil Fadli Zon Terkait Twit "Invisible Hand"

Nasional
RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

Nasional
Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispen AU: Sudah Selesai secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Video Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.