Kompas.com - 05/10/2015, 10:19 WIB
Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANKantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI mengakui tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah serentak 2015 sendirian. Untuk itu, Bawaslu meminta seluruh stakeholder yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pilkada untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan pelanggaran.

"Sukses tidaknya Pilkada tak bisa disandarkan pada penyelenggara pemilu saja. Ini saya perlu garis bawahi," kata Komisioner Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat membuka Rapat Koordinasi Stakeholder di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (5/10/2015).

Hadir dalam rapat ini berbagai stakeholder mulai dari TNI, Kepolisian, DPRD dan Pemda Kalsel, Panwas dan KPU Kalsel, hingga ormas dan tokoh agama setempat. Rapat diselenggarakan dalam rangka pendidikan partisipatif pengawasan Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. (baca: Mahfud MD: Tak Semua Pelanggaran Mampu Gugurkan Hasil Pilkada)

"Keberhasilan ini harus ditopang seluruh stakeholder yang hadir di sini," tambah Endang.

Selain itu, Endang juga menekankan pentingnya peran calon kepala daerah dalam berlangsungnya pilkada yang berintegritas.

Dia meminta calon kepala daerah melakukan kampanye sesuai dengan tata-cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Jika para peserta bersaing secara sehat, Bawaslu yakin akan tercipta pilkada yang bersih dan melahirkan pemimpin terbaik untuk rakyat. (baca: Pengamat: Putusan MK Perlu Diikuti Perbaikan Kaderisasi Parpol)

"Jangan kita berkoar-koar penyelenggara perlu integritas, tapi lupa kalau peserta itu perlu integritas juga," ujarnya.

Terakhir, Endang mengimbau agar seluruh elemen masyarakat juga mempelajari tahapan-tahapan hingga peraturan dalam pilkada serentak. Dengan begitu, mereka juga bisa ikut berpartisipasi dan melaporkan kepada panwaslu setempat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Zairullah Azhar dan Safi'i, H Muhidin, Gusti Farid Hasan Aman, serta Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan.

Kalsel juga menggelar pilkada di tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, Kab. Kotabaru, Kab. Balangan, Kab. Hulu Sungai Tengah dan Kab. Tanah Bumbu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Jerat Korupsi Miliaran Pejabat Ditjen Pajak, Aliran Uang sampai Pramugari Siwi Widi

Nasional
KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.