Kata Setya Novanto, DPR Sudah Kerja Keras dan Berkorban Selama 1 Tahun

Kompas.com - 01/10/2015, 10:13 WIB
Ketua baru DPR Setya Novanto menunjukkan palu sidang usai sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). TRIBUN / DANY PERMANAKetua baru DPR Setya Novanto menunjukkan palu sidang usai sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI periode 2014-2019 tepat berusia satu tahun pada Kamis (1/10/2015), setelah mereka dilantik pada 1 Oktober 2014. Ketua DPR Setya Novanto merasa puas dengan kinerja DPR selama satu tahun ini.

"Dalam satu tahun ini kan DPR sudah melakukan kerja keras dan tentu saya berterima kasih ke anggota DPR, telah berkorban untuk bangsa dan negara," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Menurut politisi Partai Golkar ini, DPR sudah menjalankan fungsinya di bidang pengawasan dan anggaran dengan maksimal. Menurut dia, anggaran pendapatan yang diajukan pemerintah sudah disetujui, tetapi terlebih dahulu direvisi dan disesuaikan.

"Dan kerja sama dengan pemerintah akan terus kita tingkatkan demi ekonomi lebih baik," kata Novanto. (baca: Khawatir DPR Dibom dan Diracun, Baleg Susun Peraturan Keamanan)

Adapun dalam fungsi legislasi, Novanto mengakui masih banyak rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi belum diselesaikan. Namun, dia berjanji DPR akan berupaya lebih keras untuk menyelesaikan RUU yang belum rampung.

"Fungsi legislasi akan kita tuntaskan dan RUU itu bisa terus dijalankan," ucapnya.

Setelah satu tahun bekerja, DPR baru merampungkan tiga RUU dari 39 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. Tiga RUU yang sudah dirampungkan ini semuanya berkaitan dengan kepentingan partai politik. (baca: Dalam Setahun, DPR Hanya Rampungkan 3 RUU dalam Prolegnas Prioritas)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X