Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, MKD Periksa Fahri Hamzah soal Sebutan "Beloon"

Kompas.com - 28/09/2015, 15:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Senin (5/10/2015). Fahri akan diperiksa terkait ucapannya yang menyebut banyak anggota DPR "beloon", dalam wawancara di salah satu televisi swasta.

"Senin depan kita periksa Pak Fahri," kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sarifudin Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sudding mengatakan, MKD sudah melakukan penyelidikan dan memverifikasi laporan yang disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Hanura, Inas Nasruloh Zubir.

Laporan itu di antaranya menyertakan bukti berupa video wawancara Fahri Hamzah yang menyebut bahwa anggota DPR "beloon". MKD memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan, dan memanggil Fahri.

"Ini panggilan pertama untuk Fahri," kata Sudding.

Inas Nasruloh Zubir melaporkan Fahri Hamzah ke MKD pada Senin (24/8/2015). Inas merasa tersinggung dengan sebutan "beloon" yang dilontarkan Fahri. Ia meminta Fahri segera meminta maaf di media massa atas ucapan tersebut.

Inas menganggap Fahri tidak menunjukkan sikap kenegarawanan karena hingga kini tetap santai meskipun mendapat kritik atas ucapannya tersebut. (Baca: Anggota F-Hanura Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf soal Sebutan "Beloon")

Jika Fahri sudah meminta maaf secara terbuka di media massa, Inas berjanji akan memaafkan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Laporan di MKD juga akan segera dicabut.

Fahri sebelumnya tidak ingin memperpanjang masalah tentang sebutan "rada-rada beloon" terhadap anggota parlemen. Ia meminta anggota DPR tidak tersinggung oleh ucapannya tersebut. (Baca: Fahri Hamzah Minta DPR Tak Tersinggung oleh Sebutan "Rada-rada Beloon")

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuwan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com