Stabilitas Politik Indonesia jadi Jaminan Perkembangan Bisnis Pengusaha Tionghoa

Kompas.com - 26/09/2015, 19:45 WIB
- Dok. MPR-
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial


Ketua MPR Zulkifli Hasan yakinkan pengusaha Tionghoa untuk berinvestasi di Indonesia. Stabilitas sistem politik dan demokrasi di Indonesia saat ini menjadi jaminannya.

"Sistem politik kami semakin matang. Sistem demokrasi pun sudah diuji dalan pemilihan presiden langsung yang berjalan dengan damai. Saya kira stabilitas seperti ini adalah jaminan bagi bisnis dan usaha untuk lanjut dan berkembang," tutur Zulkifli pada pembukaan World Chinese Entrepreneur Convention (WCEC) ke-13 di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (26/9/2015).

Zulkifli menilai, masyarakat Indonesia kini partisipatif dan santun sehingga tak ada konflik karena Pemilu. Hal tersebut menjadi indikator stabilnya kondisi politik negara.

Stabilitas Keagamaan dan Toleransi

Stabilitas keagamaan pun dinilai Zulkifli unggul untuk meyakinkan para pengusaha Tionghoa dalam berinvestasi di Indonesia. Zulkifli mengatakan, toleransi beragama Indonesia tinggi meski mayoritas penduduknya beragama Islam.

"Indonesia juga semakin matang, mantap dalam stabilitas keagamaan. Organisasi NU dan Muhammadiyah misalnya, sangat toleran, pengikutnya moderat, serta modern. Toleransi Indonesia menjamin stabilitas untuk kelangsungan usaha saudara-saudara sekalian," kata ia.

Relokasi Manufaktur

Zulkifli mengakui kemajuan teknologi manufaktur di Tiongkok. Untuk itu, ia berharap pengusaha Tiongkok dapat merelokasi manufaktur menengah dan sedang, seperti pabrik sepeda atau tekstil ke Indonesia. "Manufaktur sedang dan menengah agar direlokasi ke Indonesia, kalau manufaktur berteknologi tinggi biarkan di sana," tutur Zulkifli.

Keadaan ekonomi Indonesia kini, diakui Zulkifli, sedang mengalami perlambatan. Jika tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 6%, saat ini berada pada kisaran 5%. "Tetapi itu tetap menjanjikan karena pertumbuhan tadi cukup tinggi. Untuk itu saya mengajak usahawan berinvestasi di Indonesia karena potensinya sangat besar," ucapnya.

Pada konferensi yang terselenggara selama tiga hari, yakni 25-27 September 2015 ini hadir sekitar 3.000 pengusaha Tionghoa yang berasal dari Tiongkok maupun negara lainnya. Konferensi ini dihadiri pula oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, serta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. (adv)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X