Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Anang Iskandar Tak Audit Kasus "Warisan" Budi Waseso

Kompas.com - 17/09/2015, 10:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menilai, Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar tidak perlu mengaudit atau mengevaluasi kasus-kasus yang "diwariskan" pendahulunya, Komjen (Pol) Budi Waseso.

"Tak perlu diaudit. Sekarang tuntut saja kasus-kasus yang sudah diproses selama Pak Budi Waseso untuk diselesaikan," ujar Badrodin, di Kompleks Mabes Polri, Kamis (17/9/2015) pagi.

Badrodin menanggapi adanya permintaan untuk mengevaluasi kasus-kasus yang ditangani pada masa Budi Waseso. Hal itu untuk melihat apakah ada unsur pelanggaran prosedur hukum dalam proses penanganannya. Akan tetapi, Badrodin berpandangan, hal itu tak perlu dilakukan.  

"Kalau dipercepat prosesnya sampai ke tahap pengadilan, itu saja sudah menunjukkan apa yang dilakukan benar kan. Itu saja sudah jadi ukuran," lanjut Badrodin.

Oleh karena itu, ia mengaku sudah memerintahkan penyidik untuk mempercepat penanganan kasus pada masa Budi.

"Perintah saya jelas. Kepada Kabareskrim yang baru, segera lakukan inventarisir kasus-kasus yang belum selesai, segera diselesaikan. Kalau kurang penyidik, tambahkan penyidiknya," ujar Badrodin.

Sebelumnya, sejumlah pegiat antikorupsi meminta Anang sebagai pengganti Budi Waseso untuk mengaudit atau mengevaluasi perkara yang diusut pendahulunya. Alasannya, Budi dianggap banyak melakukan kriminalisasi, terutama kepada aktivis antikorupsi dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Urgensi evaluasi penyidikan diperlukan karena Anang menduduki posisi baru. Dia tidak mengikuti kasus (yang diusut Buwas)," ujar pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ichsan Zikry, beberapa waktu lalu.

LBH mencatat, setidaknya ada 49 kasus yang menjerat aktivis antikorupsi sejak penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK hingga hakim Sarpin Rizaldi memutuskan KPK tidak berhak menyidik kasus Budi. Kasus-kasus itu dianggap bentuk kriminalisasi. Anang sendiri belum berkomentar setelah LBH menuntut demikian. Namun, sehari usai dipilih menjadi Kabareskrim menggantikan Buwas, ke pada wartawan, Anang sempat mengatakan akan mengaudit kasus-kasus 'warisan' Buwas.

"Ya, kita rencanakan yang terbaik ke depan. Kita pasti akan melakukan audit, gunakan waktu yang cukup untuk mempelajari," ujar Anang.

Hingga saat ini, wacana tersebut belum terrealisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com