Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen Setjen DPR Ungkap Kejanggalan Rombongan DPR ke AS

Kompas.com - 16/09/2015, 20:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dokumen yang diperoleh Mahkamah Kehormatan Dewan dari Sekretariat Jenderal DPR mengungkap sejumlah kejanggalan perjalanan dinas Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan ke Amerika Serikat. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengatakan, salah satu kejanggalan yang ditemukan adalah mengenai jumlah rombongan yang berangkat.

Menurut dia, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, anggota DPR yang berangkat ke AS seharusnya berjumlah tujuh orang. Namun, dokumen yang didapatkan MKD dari pihak Setjen DPR menunjukkan bahwa jumlah rombongan yang berangkat mencapai 20 orang dengan anggaran lebih dari Rp 2,5 miliar.

"Itu yang mau diklarifikasi ke Sekjen DPR. 20 orang itu termasuk ajudan, sekretaris pribadi, dan staf khusus. Tetapi, enggak ada anggota keluarga," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Selain itu, masih berdasarkan dokumen Setjen DPR, ditemukan pula bahwa Ketua DPR dan rombongan hanya dijadwalkan berada di AS hingga tanggal 3 September. Rombongan dijadwalkan berangkat pada tanggal 29 Agustus, mengikuti konferensi parlemen dunia pada tanggal 31 Agustus-2 September, dan pulang ke Indonesia keesokan harinya. "Tanggal 4 sudah harus di Indonesia," ucap Junimart.

Namun nyatanya, sebagian rombongan, termasuk Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, baru tiba di Indonesia pada tanggal 12 September, Sabtu malam.

"Kita harus mengundang kedutaan besar (Indonesia untuk Amerika Serikat) apakah mereka memfasilitasi setelah tanggal tiga, kalau ya, dari mana anggarannya. Bagaimana protokolernya," ucap Junimart.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi mengenai tuduhan kejanggalan tersebut. Bahkan, Winantuningtyastiti juga tidak hadir memenuhi panggilan MKD siang ini.

Menurut Junimart, dia berhalangan hadir karena rapat dengan pimpinan DPR. Winantuningtyastiti sudah mengirim surat dan meminta MKD izin terlebih dahulu kepada pimpinan DPR.

Adapun Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf enggan berkomentar saat dimintai tanggapannya mengenai kejanggalan ini. "Saya tidak mau komentar lagi. Saya di-bully terus," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com