Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan WNI di Doha, Jokowi Sebut Tidak Ada Pembatalan Kereta Cepat

Kompas.com - 15/09/2015, 04:07 WIB
Andy Riza Hidayat

Penulis

DOHA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada pembatalan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu akan dibangun jika hitung-hitungannya tepat dengan mengedepankan kepentingan nasional. Saat ini pemerintah menunggu pihak-pihak yang berminat membangun proyek itu dengan hitungan yang pas. 

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu warga Indonesia di Kantor Kedutaan Besar RI di Doha, Qatar. "Siapa bilang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibatalkan. Tidak. Hanya saja hitung-hitungan kereta belum pas," kata Presiden Jokowi di depan ratusan WNI di Doha, Qatar, Senin (14/9/2015) malam waktu setempat atau Selasa (15/9) waktu Indonesia Barat.

Presiden menyampaikan, investor yang berminat, bisa memaparkan proposalnya. Hitungan modalnya dari mana, bagaimana hitungan itu dijalankan, bagaimana kalau dibuat kerja sama dengan badan usaha milik negara, bagaimana kandungan bahan lokal, pengembalian modal dapat berlangsung berapa lama, lalu berapa harga tiket penumpang. (Baca: Ini Pernyataan Presiden Jokowi soal Kereta Cepat)

Syarat yang tidak boleh dilanggar, kata Presiden, pembangunan proyek itu tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tidak memakai jaminan pemerintah, dan menyerahkan proyek itu sebagai urusan bisnis antar pelaku, swasta dengan BUMN. (Baca: Jonan: Kita Sarankan Jakarta-Bandung Tidak Perlu Pakai Kereta Cepat!)

Presiden tidak ingin keputusan pemerintah hanya karena takut oleh negara-negara pemilik modal dan teknologi. "Jangan hanya karena membawa modal dan teknologi, semuanya mengatur negara kita. Saya tidak mau," kata Jokowi.

Hadir di acara silaturahmi itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirmn Said, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. (Baca: Pemerintah Resmi Hentikan Proyek Kereta Cepat, Jepang Kecewa)

Rino Saputra, warga Indonesia yang tinggal di Qatar menilai kedatangan Presiden Joko Widodo ke tiga negara Timur Tengah tepat. Sebab negara-negara Timur Tengah banyak memiliki modal. Jika pemerintah membutuhkan kedatangan investor, barangkali akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. (NDY)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com