Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Tuding Anak Buahnya yang Selewengkan Dana Operasional Menteri

Kompas.com - 07/09/2015, 16:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali membantah telah menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya. Ia kemudian menjawab salah satu poin dalam dakwaan, yang menyebut perjalanan dia dan keluarganya ke Inggris menggunakan DOM senilai Rp 51.976.025.

Saat itu, Suryadharma pergi ke Inggris bersama istrinya, tiga orang anak, ajudan istrinya, beserta dua anak buahnya, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan di Kementerian Agama Saefudin Syafii dan Wakil Sekretaris Kementerian Agama Abdul Wadud.

"Masuk akal kah uang sebesar itu saya pergunakan untuk biaya visa, membeli tiket pesawat, pelayanan di bandara, transportasi dan akomodasi saya dan keluarga ke Inggris?" kata Suryadharma di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Suryadharma malah menuding Saefudin dan Abdul yang menikmati dana tersebut untuk kepentingan mereka. Keduanya, kata Suryadharma, bisa saja mencatat penggunaan dana tersebut sebagai biaya keberangkatan dia dan keluarganya ke Inggris.

"Saya menduga uang itu dipergunakan untuk kepentingan mereka berdua, lalu dicatat sebagai DOM yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi menteri," kata Suryadharma.

Suryadharma mengatakan, setelah DOM sebesar Rp 100 juta per bulan dicairkan, uang diberikan kepada Saefudin dan Kepala Sub Bagian TU Amir Jafar. Menurut dia, ada kejanggalan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang membiarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan DOM kepada dua orang tersebut.

Suryadharma kemudian menjawab satu persatu dakwaan yang menyebut dia telah menyalahgunakan DOM untuk kepentingan pribadi. Dalam dakwaan, Suryadharma disebut membayar pengobatan anak sebesar Rp 12,4 juta. Ia membantah dakwaan itu dan mengaku memperoleh asuransi kesehatan Very Very Important Person (VVIP). "Dan istri saya sebagai anggota DPR RI juga memiliki kartu asuransi VVIP," kata Suryadharma.

Suryadharma juga membantah menggunakan uang DOM untuk liburan ke luar negeri bersama keluarganya. Salah satunya saat kunjungan ke Singapura. Ia menduga uang DOM itu dititipkan Saefudin kepada ajudannya, namun tidak dipakai oleh Suryadharma sehingga dikembalikan. Suryadharma kembali menuduh Saefudin mengambil uang itu dan menuliskannya di laporan sebagai uang yang dipergunakan Suryadharma.

Dalam dakwaan, ada pula pemberian uang sejumlah Rp 13,11 juta kepada saudara kandung Suryadharma bernama Titin Maryati. "Uang itu berasal dari uang saya, bukan dari uang DOM," kata dia.

Suryadharma juga disebut menggunakan DOM untuk biaya transportasi dia beserta istri dan kedua anaknya, Kartika dan Rendika ke Jerman. Uang yang dgunakan Suryadharma sebesar Rp 86.730.250. Namun, Suryadharma menegaskan, bahkan Rendika dan Kartika hingga kini belum pernah ke Jerman. Lagi-lagi ia menuding Saefudin yang menikmati uang DOM tersebut.

"Saefudin dan Abdul Wadud ikut ke Jerman mendampingi saya. Saya menduga Saefudin menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya," kata dia.

Adapun pemberian tunjangan hari raya kepada kolega, staf, dan pihak lainnya sebesar Rp 395.685.000 dengan DOM dianggap wajar oleh Suryadharma. Menurut dia, pemberian tersebut termasuk dalam tujuan penggunaan DOM, yaitu menunjang kelancaran tugas-tugas menteri.

Dalam kasus ini, Suryadharma didakwa menyalahgunakan wewenang sewaktu menjabat sebagai Menteri Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. Perbuatannya dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Atas perbuatannya, Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com