Kompas.com - 04/09/2015, 19:18 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Sebab, tujuan kehadiran pimpinan DPR di Amerika Serikat yang menggunakan uang negara tersebut adalah konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump.

"Setya-Fadli selfie dengan uang rakyat. Ini bentuk pemborosan keuangan negara. Sepulang dari AS, Fitra akan menagih akuntabilitas biaya perjalanan dinas ini," kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2015).

Berdasarkan penelusuran Fitra, Yenny melanjutkan, rincian biaya ke AS tersebut tidak transparan. Sekjen DPR juga tak berusaha menjelaskan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut kepada publik.

"Namun, jika mengacu pada tahun sebelumnya, perjalanan ke London membutuhkan anggaran hingga di atas Rp 15 miliar," ucap Yenny.

Untuk itu, Fitra pun membuat kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015, termasuk biaya tiket dan hotel serta uang saku perjalanan dinas. Berdasarkan hal itu, maka ditemukan:

1. Biaya pesawat ke AS: 14.428 dollar AS satu perjalanan.
2. Uang harian 527 dollar AS per anggota DPR.
3. Hotel 1.312,02 dollar AS per malam.

Dengan demikian, jumlah dana anggaran untuk sembilan orang ke AS selama 12 hari diperkirakan sebesar Rp 4.631.428.800 (Rp 4,6 miliar). Angka ini berdasarkan asumsi paket hemat sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, Fitra memprediksi bahwa anggaran yang dihabiskan akan lebih besar dari Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan. Perkiraan biaya ini juga belum termasuk potensi adanya kemahalan harga (mark up) karena sistem lumpsum (dialokasikan di awal).

Sayangnya, dengan anggaran sebesar itu, Ketua DPR dan rombongan justru menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya, yaitu menghadiri kampanye Donald Trump. Menurut Yenny, hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah Indonesia adalah negara kecil yang bisa dijadikan lelucon oleh AS.

"Agenda kunjungan ke AS tidak jelas. Bahkan, foto-foto dengan politikus AS justru membuat rakyat Indonesia malu," ujar Yenny.

Selain itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyesalkan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump. Hikmahanto menilai Setya Novanto telah dimanfaatkan oleh Donald Trump. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X