Fitra Sebut Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Donald Trump Pakai Uang Rakyat

Kompas.com - 04/09/2015, 19:18 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Sebab, tujuan kehadiran pimpinan DPR di Amerika Serikat yang menggunakan uang negara tersebut adalah konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump.

"Setya-Fadli selfie dengan uang rakyat. Ini bentuk pemborosan keuangan negara. Sepulang dari AS, Fitra akan menagih akuntabilitas biaya perjalanan dinas ini," kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2015).

Berdasarkan penelusuran Fitra, Yenny melanjutkan, rincian biaya ke AS tersebut tidak transparan. Sekjen DPR juga tak berusaha menjelaskan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut kepada publik.

"Namun, jika mengacu pada tahun sebelumnya, perjalanan ke London membutuhkan anggaran hingga di atas Rp 15 miliar," ucap Yenny.

Untuk itu, Fitra pun membuat kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015, termasuk biaya tiket dan hotel serta uang saku perjalanan dinas. Berdasarkan hal itu, maka ditemukan:

1. Biaya pesawat ke AS: 14.428 dollar AS satu perjalanan.
2. Uang harian 527 dollar AS per anggota DPR.
3. Hotel 1.312,02 dollar AS per malam.

Dengan demikian, jumlah dana anggaran untuk sembilan orang ke AS selama 12 hari diperkirakan sebesar Rp 4.631.428.800 (Rp 4,6 miliar). Angka ini berdasarkan asumsi paket hemat sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, Fitra memprediksi bahwa anggaran yang dihabiskan akan lebih besar dari Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan. Perkiraan biaya ini juga belum termasuk potensi adanya kemahalan harga (mark up) karena sistem lumpsum (dialokasikan di awal).

Sayangnya, dengan anggaran sebesar itu, Ketua DPR dan rombongan justru menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya, yaitu menghadiri kampanye Donald Trump. Menurut Yenny, hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah Indonesia adalah negara kecil yang bisa dijadikan lelucon oleh AS.

"Agenda kunjungan ke AS tidak jelas. Bahkan, foto-foto dengan politikus AS justru membuat rakyat Indonesia malu," ujar Yenny.

Selain itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyesalkan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump. Hikmahanto menilai Setya Novanto telah dimanfaatkan oleh Donald Trump. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X