Fitra Sebut Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Donald Trump Pakai Uang Rakyat

Kompas.com - 04/09/2015, 19:18 WIB
Ketua DPR Setya Novanto dan Donald Trump APKetua DPR Setya Novanto dan Donald Trump
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Sebab, tujuan kehadiran pimpinan DPR di Amerika Serikat yang menggunakan uang negara tersebut adalah konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump.

"Setya-Fadli selfie dengan uang rakyat. Ini bentuk pemborosan keuangan negara. Sepulang dari AS, Fitra akan menagih akuntabilitas biaya perjalanan dinas ini," kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2015).

Berdasarkan penelusuran Fitra, Yenny melanjutkan, rincian biaya ke AS tersebut tidak transparan. Sekjen DPR juga tak berusaha menjelaskan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut kepada publik.

"Namun, jika mengacu pada tahun sebelumnya, perjalanan ke London membutuhkan anggaran hingga di atas Rp 15 miliar," ucap Yenny.

Untuk itu, Fitra pun membuat kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015, termasuk biaya tiket dan hotel serta uang saku perjalanan dinas. Berdasarkan hal itu, maka ditemukan:

1. Biaya pesawat ke AS: 14.428 dollar AS satu perjalanan.
2. Uang harian 527 dollar AS per anggota DPR.
3. Hotel 1.312,02 dollar AS per malam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, jumlah dana anggaran untuk sembilan orang ke AS selama 12 hari diperkirakan sebesar Rp 4.631.428.800 (Rp 4,6 miliar). Angka ini berdasarkan asumsi paket hemat sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, Fitra memprediksi bahwa anggaran yang dihabiskan akan lebih besar dari Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan. Perkiraan biaya ini juga belum termasuk potensi adanya kemahalan harga (mark up) karena sistem lumpsum (dialokasikan di awal).

Sayangnya, dengan anggaran sebesar itu, Ketua DPR dan rombongan justru menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya, yaitu menghadiri kampanye Donald Trump. Menurut Yenny, hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah Indonesia adalah negara kecil yang bisa dijadikan lelucon oleh AS.

"Agenda kunjungan ke AS tidak jelas. Bahkan, foto-foto dengan politikus AS justru membuat rakyat Indonesia malu," ujar Yenny.

Selain itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyesalkan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump. Hikmahanto menilai Setya Novanto telah dimanfaatkan oleh Donald Trump. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X