Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fitra Sebut Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Donald Trump Pakai Uang Rakyat

Kompas.com - 04/09/2015, 19:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Sebab, tujuan kehadiran pimpinan DPR di Amerika Serikat yang menggunakan uang negara tersebut adalah konferensi ketua parlemen sedunia, bukan untuk menghadiri kampanye Donald Trump.

"Setya-Fadli selfie dengan uang rakyat. Ini bentuk pemborosan keuangan negara. Sepulang dari AS, Fitra akan menagih akuntabilitas biaya perjalanan dinas ini," kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2015).

Berdasarkan penelusuran Fitra, Yenny melanjutkan, rincian biaya ke AS tersebut tidak transparan. Sekjen DPR juga tak berusaha menjelaskan anggaran biaya perjalanan dinas tersebut kepada publik.

"Namun, jika mengacu pada tahun sebelumnya, perjalanan ke London membutuhkan anggaran hingga di atas Rp 15 miliar," ucap Yenny.

Untuk itu, Fitra pun membuat kajian riil terkait perjalanan dinas ke AS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 tentang Standar Tentang Biaya Masukan 2015, termasuk biaya tiket dan hotel serta uang saku perjalanan dinas. Berdasarkan hal itu, maka ditemukan:

1. Biaya pesawat ke AS: 14.428 dollar AS satu perjalanan.
2. Uang harian 527 dollar AS per anggota DPR.
3. Hotel 1.312,02 dollar AS per malam.

Dengan demikian, jumlah dana anggaran untuk sembilan orang ke AS selama 12 hari diperkirakan sebesar Rp 4.631.428.800 (Rp 4,6 miliar). Angka ini berdasarkan asumsi paket hemat sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

Namun, Fitra memprediksi bahwa anggaran yang dihabiskan akan lebih besar dari Rp 10 miliar dengan asumsi berbagai tunjangan. Perkiraan biaya ini juga belum termasuk potensi adanya kemahalan harga (mark up) karena sistem lumpsum (dialokasikan di awal).

Sayangnya, dengan anggaran sebesar itu, Ketua DPR dan rombongan justru menunjukkan perilaku yang tidak sepatutnya, yaitu menghadiri kampanye Donald Trump. Menurut Yenny, hal ini memperlihatkan bahwa seolah-olah Indonesia adalah negara kecil yang bisa dijadikan lelucon oleh AS.

"Agenda kunjungan ke AS tidak jelas. Bahkan, foto-foto dengan politikus AS justru membuat rakyat Indonesia malu," ujar Yenny.

Selain itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga menyesalkan kehadiran Setya Novanto dan Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump. Hikmahanto menilai Setya Novanto telah dimanfaatkan oleh Donald Trump. (Baca: Hikmahanto: Ketua DPR Dimanfaatkan oleh Donald Trump)

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com