Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Ungkap Kemungkinan Pembentukan Tentara "Cyber"

Kompas.com - 29/08/2015, 06:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembentukan tentara cyber yang khusus menangani serangan dunia maya akan masuk dalam kajian tim pembentukan badan cyber.

"Bisa saja terjadi (pembentukan tentara cyber). Kajian tentang ini ini sudah banyak dan kami sedang menunggu laporan tim pada akhir bulan depan (akhir September)," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Menurut Luhut, keberadaan lembaga yang khusus menangani masalah dunia maya penting. Sebab, setiap hari Indonesia menghadapi serangan dunia maya dengan intensitas yang tinggi.

Oleh sebab itu, pemerintah telah membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji badan cyber tersebut dan akan melaporkan hasil pekerjaannya pada akhir September 2015 atau paling lambat awal Oktober 2015.

"Hasil kerja tim itu akan dilaporkan pada akhir September atau maksimal awal Oktober. Kami akan melihat hasilnya, bisa saja nanti akan berbentuk tentara cyber atau badan cyber nasional," kata Luhut.

Lembaga cyber tersebut, lanjut Luhut, keberadaannya langsung di bawah presiden. "Ya di bawah Presiden, tapi nanti Presiden tugaskan di bawah kementerian mana saya belum tahu," ujarnya.

Dalam pembentukan badan cyber, Menko Polhukam menyatakan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pimpinan Rudiantara.

Luhut sendiri menyadari bahwa lembaga-lembaga pertahanan seperti TNI telah memiliki divisi khusus penanganan serangan cyber. Namun, kata dia, pemerintah ingin sebuah lembaga yang berada dalam satu koordinasi dan tidak terpecah-pecah.

"Kami mau terkoordinasi, jangan terpecah-pecah. Agar bisa bertahan jika ada serangan simultan," tuturnya.

Menko Polhukam pun menegaskan lembaga atau badan cyber nasional itu tidak akan dijadikan alat pemerintah untuk memata-matai rakyat.

"Pemerintah tidak akan memata-matai warga sendiri. Lembaga itu hanya untuk mengantisipasi serangan cyber, mencegah agar sistem informasi negara tidak shut down (mati)," kata Luhut.

Dia pun mencontohkan, Amerika Serikat pernah mengalami serangan cyber yang menyebabkan 25.000 data pemerintah dicuri dan Gedung Putih mengalami kelumpuhan ("shut down") selama satu jam. "Karena itu badan cyber ini super penting untuk kita," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com