Kini F-PKS Setuju 7 Proyek DPR Ditunda

Kompas.com - 27/08/2015, 17:08 WIB
Kawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKawasan Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (27/4/2015). Rencana DPR untuk membangun gedung baru menuai pro dan kontra di masyarakat. DPR beralasan pembangunan gedung baru itu untuk mengatasi keterbatasan ruangan. Selain untuk ruang kerja, nantinya juga akan dibangun museum, pusat penelitian, dan perpustakaan.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya setuju proyek Gedung DPR RI ditunda ketika kondisi perekonomian nasional semakin sulit.

"Fraksi PKS tidak mempermasalahkan jika pembangunan Gedung DPR RI ditunda jika kondisi ekonomi semakin sulit," katanya di Jakarta, Kamis (27/8/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, penundaan itu harus disertai dengan sikap pemerintah untuk serius mengatasi masalah yang sangat penting dengan cara yang tepat sasaran, fokus, dan tidak mencari popularitas. (Baca: Formappi: Makin Terlihat Aroma Permainan dalam 7 Proyek DPR)

Menurut dia, pemerintah harus efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara agar penggunaannya tepat sasaran.

"Jangan sampai ketika berbicara gedung baru yang nilainya puluhan triliun rupiah, semua pihak menilainya sinis. Namun, sementara pemerintah menghabiskan ribuan triliun rupiah tidak jelas efeknya untuk rakyat," ujarnya. (Baca: Pimpinan DPR Akui Pembangunan Gedung DPR Belum "Urgent")

Jazuli mencontohkan anggaran untuk menyuntik BUMN yang jumlahnya puluhan triliun pada tahun 2015 yang dipertanyakan efeknya untuk rakyat.

Menurut dia, penggunaan anggaran APBN senilai Rp 2.000 triliun akan menguap begitu saja apabila tidak digunakan secara efektif dan efisien. (Baca: Empat BUMN Usulkan Suntikan Modal Rp 10 Triliun)

"Harus tepat sasaran karena kalau tidak, APBN yang nilainya Rp 2.000 triliun akan menguap begitu saja," katanya.

Jazuli sebelumnya mengaku mendukung rencana pembangunan tujuh proyek itu tetap dilanjutkan meski keadaan ekonomi sedang terpuruk. Jazuli beralasan, proyek ini tetap bisa dikerjakan secara bertahap. (Baca: Fraksi PKS Tetap Ingin Pembangunan 7 Proyek DPR meski Ekonomi Terpuruk)

"Ekonomi lagi sulit, maka bisa juga secara multiyears supaya tidak berbenturan dengan kepentingan rakyat," kata Jazuli saat dihubungi, Selasa (25/8/2015).

DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)



Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X