JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan yang diusulkan DPR RI. Dia mencurigai ada permainan di balik proyek senilai Rp 2,7 triliun tersebut.
"Semakin kelihatan aroma permainannya," kata Lucius saat dihubungi, Kamis (27/8/2015).
Lucius mengatakan, salah satu aroma permainan dapat dilihat dari gencarnya promosi dari sejumlah anggota DPR yang ternyata tak sejalan dengan proses standar pengusulan program di DPR. Masih banyak fraksi yang belum satu suara dengan pembangunan tujuh proyek ini.
"Hal ini menimbulkan dugaan rencana pembangunan gedung ini hanya desain satu dua orang atau sekelompok orang di parlemen dan kesekjenan," ucapnya.
Lucius juga mempertanyakan belum adanya desain gedung yang akan dibangun. Namun, Badan Anggaran DPR RI sudah lebih dulu mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar. Dia mempertanyakan darimana angka itu didapat. (baca: Ketua Banggar Khawatir Gedung DPR Runtuh)
Sekretariat Jenderal DPR tengah menggelar sayembara desian pembangunan bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jakarta. Sayembara ini sudah diumumkan sejak 10 Juli lalu melalui website www.sayembara-iai.org.
Nantinya, dokumen desain yang akan diajukan harus mencakup gambar situasi, rencana tapak, denah, tampak bangunan, potongan bangunan, laporan pra rancangan, laporan perkiraan biaya, pengurus perizinan, dan laporan penyelidikan tanah. (baca: Desain 7 Proyek DPR Disayembarakan)
"Akhirnya bisa saja mereka mengajukan anggaran yang fantastis untuk kebutuhan yang sangat terbatas. Mark up juga paling mungkin dilakukan dalam kondisi perencanaan yang kacau balau ini," ucap Lucius.
Menurut Lucius, Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin Fahri Hamzah perlu bertanggung jawab atas banyak kejanggalan dalam proses perencanaan awal yang terungkap sejauh ini.
"Darimana Tim ini bisa optimistis padahal banyak hal standar yang belum terpenuhi dari rencana mereka," ujarnya.
DPR merencanakan membangun gedung untuk ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.