Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Tak Bagus Kita Bangun Gedung, Sementara Rakyat Kelaparan

Kompas.com - 24/08/2015, 09:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku tidak mempersoalkan jika pimpinan Polri tak menyetujui anggaran pembangunan gedung baru Bareskrim.

"Kalau prioritasnya itu (bangun gedung baru), ya kita laksanakan. Kalau bukan itu, ya enggak apa-apa," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Budi merasa bahwa jajarannya merasa tak etis jika Polri membangun gedung baru senilai ratusan miliar rupiah di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tengah melemah.

"Kita itu harus melihat keuangan negara dan ekonomi di masyarakat. Tidak bagus bangun gedung baru, sementara rakyatnya kelaparan," ujar dia.

Budi menilai bahwa bangunan lama Bareskrim memang sudah tidak layak bagi fungsi-fungsi penyelidikan dan penyidikan perkara. Selain itu, gedung lama juga kelebihan kapasita.

"Tapi intinya kita enggak boleh memaksakan kehendak. Kita serahkan sajalah pada para pimpinan (Polri)," lanjut dia.

Budi sebelumnya mengatakan bahwa kondisi bangunan Bareskrim Polri saat ini sudah tidak layak dan melebihi kapasitas. (baca: Gedung Bareskrim Sudah Tak Layak, Budi Waseso Butuh Gedung Baru)

"Gedung ini sudah terlalu lama dan sudah tidak layak pakai untuk personel melaksanakan tugas-tugasnya. Jumlah personel dengan kapasitas gedung ini saja sudah lebih dari tiga kali lipat. Jadi memang harus segera dibangun gedung baru, atau ya dibesarkanlah," ujar Budi, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (15/5/2015). (baca: Kapolri: Anggaran Bangun Gedung Bareskrim Rp 300 Miliar Masih Diusahakan)

Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti, akhir pekan lalu, mengatakan, pihaknya belum menentukan apakah pembangunan gedung baru Bareskrim merupakan prioritas anggaran tahun 2016 menndatang. (baca: Anggaran Direncanakan Naik Rp 10 Triliun, Kapolri Belum Pikirkan Bangun Gedung Baru)

“Nantilah lihat kebutuhan. Karena prioritas yang diajukan jajaran lain kan juga banyak,” ujar Badrodin.

Polri, lanjut Badrodin, akan menyesuaikannya dengan kebijakan umum pemerintah soal pantas atau tidaknya membangun gedung baru dalam situasi perekonomian negara saat ini.

Dalam RUU APBN 2016, Polri mendapatkan kenaikan anggaran sekitar Rp 10 triliun dari Rp 57 triliun menjadi Rp 67 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com