Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Klaim Jokowi Sudah Kirim Surat Setujui 7 Proyek

Kompas.com - 19/08/2015, 21:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Roem Kono mengklaim, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen. Surat persetujuan sudah dikirim oleh Jokowi ke DPR. (Baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)

"Ini sudah berjalan dan sudah dikonsultasikan dengan Presiden. Kami juga sudah menerima surat persetujuan itu," kata Roem di Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Roem mengatakan, pembangunan Kompleks Parlemen yang modern adalah sebuah kebutuhan. Sebab, fasilitas di Kompleks Parlemen saat ini dianggap sudah tak lagi layak bagi anggota DPR. (Baca: JK Sebut Pemerintah Tolak 7 Proyek DPR untuk Hindari Masalah)

"Saya kira pemerintah tahu kebutuhan kita, tetapi pemerintah menyatakan bahwa kebutuhan kita harus dihitung betul," kata politisi Partai Golkar ini.

Roem membandingkan perencanaan tujuh proyek DPR ini dengan pembangunan gedung lembaga lain. Lembaga seperti Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi, kata dia, juga melakukan pembangunan yang sama.

"Cuma di sini menjadi persoalan yang luar biasa, padahal tidak luar biasa, biasa-biasa saja," katanya.

Saat dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa surat dari Jokowi sudah diterima sejak enam bulan lalu, saat proyek ini baru direncanakan. Dengan adanya surat ini, akhirnya DPR memutuskan untuk membentuk tim implementasi dan reformasi parlemen yang diketuai oleh Fahri Hamzah. Namun, Fadli mengaku sudah tak ingat lagi nomor surat itu karena banyaknya surat yang diterima pimpinan DPR.

"Kan sudah sekitar enam bulan lalu. Sudah lama," kata Fadli.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, Senayan. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. Padahal, DPR sudah menyiapkan prasasti untuk ditandatangani Jokowi.

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR adalah museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com