Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Para Pimpinan Polri, JK Prediksi Tak Ada Konflik Besar Saat Pilkada Serentak

Kompas.com - 12/08/2015, 13:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi tidak akan ada konflik besar ketika pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Hal itu disampaikan Kalla kepada kepala Polda dan kepala Polres se-Indonesia di auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015). 

"Pak Wapres mengatakan, tidak ada konflik besar dari partai. Itu inti yang dikatakan beliau kepada para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) yang hadir," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan usai pengarahan, Rabu siang.

Masih mengutip pernyataan Kalla, Anton mengatakan bahwa gesekan antarpendukung partai di daerah tidak akan besar. Pasalnya, mereka saling berkoalisi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (baca: Kapolri Tanya soal UU Pilkada, Kapolres Diam hingga Celingak-celinguk)

"Partai-partai ini tidak akan membantu konflik karena misalnya di tingkatan gubernurnya ada partai yang berkoalisi. Jadi ini memengaruhi atau meredam dinamika politik di tingkat kota atau kabupaten," ujar Anton.

Kalla, lanjut Anton, mengatakan bahwa konflik pilkada serentak kemungkinan hanya antarpasangan calon saja. Hal inilah, yang menurut Kalla harus mendapatkan perhatian kepolisian. Anton yakin Kasatwil mendengar, mencatat dan menjalankan arahan dari Kalla.(Baca: Kapolri "Sentil" Polisi yang Suka Main "Game" Waktu Bertugas)

Kalla memberikan pengarahan kepada para Kasatwil selama sekitar 20 menit. Namun, acara tersebut berlangsung tertutup. (baca: Kapolri Minta Polisi Kreatif Amankan Pilkada Serentak)

Beberapa pejabat negara yang hadir antara lain Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad.

Kompas TV Pilkada di 4 Daerah Mungkin Diundur ke 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com