Anggota DPR: Tangkap Saja jika Ada yang Main-main dengan Pangan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memperbaiki tata kelola daging sapi untuk memutus kelangkaan stok yang memicu kenaikan harga daging tersebut. Kenaikan harga daging sapi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga membuat rugi pedagang daging.

"Pemerintah harus perhatikan ini dengan serius. Manajemen stok, distribusi dan tata niaga daging sapi harus dibenahi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, melalui pernyataan tertulis, Selasa (11/8/2015).

Herman menuturkan, kelangkaan atau lonjakan harga daging sapi seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah cermat menghitung dan mengelola stok daging nasional. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk memiliki stok daging cadangan agar mampu mengintervensi pasar saat distribusi tersendat dan mengindikasikan pelonjakan harga yang tidak wajar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menuturkan, pemerintah seharusnya juga memperbaiki pola distribusi daging sapi nasional. Distribusi daging ke Pulau Jawa misalnya, kata Herman, harus dengan harga kompetitif meski pengembangan ternak sapi difokuskan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

Dalam catatannya, kebutuhan daging sapi nasional mencapai sekitar 540 ribu ton per tahun. Sebagian besar kubutuhan daging itu ditutup dengan kebijakan impor. Herman meminta pemerintah tidak selalu menyebut adanya oknum yang menyebabkan kelangkaan daging sapi dan melonjaknya harga. Kalaupun memang ada oknum yang memainkan stok atau harga daging sapi, ia meminta pemerintah segera menindak sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan.

"Pemerintah seperti biasanya yang dituduh adalah adanya mafia, pedagang nakal, penimbun dan importil nakal. Padahal kebijakannya ada di pemerintah. Tangkap saja jika ada yang bermain-main dengan pangan rakyat," ucapnya.

Harga daging sapi di sejumlah daerah melonjak tembus Rp 120.000 perkilogram. Harga normal sebelumnya rata-rata Rp 80.000 sampai Rp 100.000 perkilogram. Presiden Joko Widodo beberapa kali menggelar rapat bersama para menterinya untuk menyikapi hal ini. Pemerintah akhirnya mengizinkan Bulog membuka impor 50.000 sapi untuk mengatasi permasalahan ini.

"Ya, saya nanti akan beli langsung. Pemerintah akan beli langsung untuk membuktikan bahwa harga daging itu bisa lebih murah," kata Jokowi, di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (10/8/2015) malam.