Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Daerah Dipastikan Hanya Miliki Satu Pendaftar Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 11/08/2015, 19:22 WIB
Noviana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum telah menutup masa pendaftaran bagi daerah yang sebelumnya hanya memiliki satu calon kepala daerah. Hingga akhir pendaftaran hari ini, empat daerah dipastikan memiliki calon kurang dari dua pasang. Adapun dua daerah lain telah memiliki dua bakal calon kepala daerah, sementara satu daerah lain masih menunggu proses administrasi calon.

"Sampai hari ketiga, catatan laporan terakhir ada daerah Kota Surabaya yang terdaftar, yakni dari Partai Demokrat dan PAN," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2015).

Pasangan terakhir yang mendaftar di Surabaya adalah Rasiyo-Dhimam Abror. Keduanya diusung oleh gabungan Partai Demokrat dan PAN. Rasiyo merupakan calon berpengalaman karena pernah menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun Abror adalah Ketua Harian Komite Nasional Olahraga Indonesia dan kini berprofesi sebagai dosen. Ia juga sempat menjadi pimpinan surat kabar nasional.

Empat daerah yang hanya memiliki calon tunggal adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun di Kota Samarinda, Kalimantan TImur, ada bakal calon baru yang sedang dalam proses pendaftaran.

"Terdapat proses (pendaftaran) di Samarinda, masih berlangsung. Hampir dapat dipastikan pasangan tersebut akan mendaftar," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Jakarta.

Hadar mengatakan bahwa KPU Kota Samarinda telah menerima berkas calon baru tersebut dan kini sedang menunggu proses penyelesaian teknis yang diperkirakan selesai malam ini.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, daerah yang memiliki calon kepala daerah kurang dari dua pasang harus menunda pelaksanaan pilkada hingga 2017. KPU akan menetapkan calon kepala daerah peserta pilkada pada 24 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com